Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN PELANGGARAN DUMPING KAPAL TANKER MT. ARMAN 114 DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

Lucky Alamsyah, Ahmad (2024) TINJAUAN PELANGGARAN DUMPING KAPAL TANKER MT. ARMAN 114 DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010_FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (16MB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010 _01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010 _02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (270kB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (365kB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (253kB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010 _05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (48kB)
[img] Text
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB)
[img] Text (SKRIPSI)
AHMAD LUCKY ALAMSYAH_1111200010_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (125kB)

Abstract

Dumping is the activity of disposing into certain environmental media. The act of dumping carried out by the MT Arman 114 Tanker in the Indonesian Exclusive Economic Zone causes sea water to be polluted. Dumping activities are regulated by UNCLOS 1982 as well as the Environmental Law and Law Number 5 of 1983 concerning the EEZ also regulates that these activities may only be carried out if they obtain permission from the Indonesian government. The problems in this discussion are How is the regulation of dumping committed by foreign vessels in Indonesia's exclusive economic zone based on UNCLOS 1982? How is the form of sanctions that can be imposed on the tanker MT Arman 114 that has committed dumping in the exclusive economic zone of Indonesia? This research uses the theory of law enforcement and the theory of absolute responsibility. This research uses normative juridical research methods supported by secondary data sources, data collection techniques are carried out by literature study and then analyzed qualitatively to get a detailed picture of the legal problems that occur. The results of this study are UNCLOS 1982 states that each country is obliged to provide adequate legislation in an effort to protect the marine environment. Then the Indonesian National Law has regulated dumping actions that can be carried out when obtaining Indonesian approval. Second, the MT Arman 114 Tanker has violated the provisions of the Environmental Law and the EEZ Law as demanded by the Batam District Court public prosecutor because it has committed an offense by dumping without a permit which resulted in marine pollution around the ship so that the MT Arman 114 can be subject to sanctions as stated in the Environmental Law because it has committed an act of dumping without a permit in the EEZ Area

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAmir, Danial197709022008011012
Thesis advisorAnom, Surya198103202006041002
Additional Information: Dumping adalah kegiatan pembuangan limbah ke area lingkungan hidup. Tindakan dumping yang dilakukan oleh Kapal Tanker MT Arman 114 di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan air laut tercemar. Kegiatan dumping diatur oleh UNCLOS 1982 serta UU PPLH dan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI turut mengatur kegiatan tersebut hanya boleh dilakukan jika memperoleh izin dari pemerintah Indonesia. Adapaun permasalahan dalam pembahasan ini ialah Bagaimana pengaturan tindakan dumping yang dilakukan oleh kapal asing di Kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982? Bagaimana bentuk sanksi yang dapat dikenakan pada kapal tanker MT Arman 114 yang telah melakukan tindakan dumping di Kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia? Penelitian ini menggunakan teori Penegakan hukum serta teori tanggung jawab mutlak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh sumber data sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai permasalahan yang hukum yang terjadi. Adapun hasil penelitian ini adalah UNCLOS 1982 menyatakan setiap negara wajib menyediakan perundang-undangan yang memadai dalam upaya perlindungan lingkungan laut. Kemudian Hukum Nasional Indonesia telah mengatur mengenai tindakan dumping yang dapat dilakukan bila memperoleh persetujuan Indonesia. Kedua, Kapal Tanker MT Arman 114 telah melanggar ketentuan UU PPLH serta UU ZEEI sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum PN Batam karena telah melakukan tindakan pelanggaran dengan melakukan dumping tanpa izin yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut di sekitar kapal sehingga MT Arman 114 dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam UU PPLH karena telah melakukan tindakan dumping tanpa izin di Kawasan ZEEI.
Uncontrolled Keywords: Dumping, MT Arman 114, UNCLOS 1982, Marine Pollution, Law of Environmental Protection and Management Dumping, MT Arman 114, UNCLOS 1982, Pencemaran Laut, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Ahmad Lucky Alamsyah
Date Deposited: 04 Sep 2024 11:38
Last Modified: 04 Sep 2024 11:38
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/40786

Actions (login required)

View Item View Item