Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANG YANG TIDAK BERTANDA TERA SAH PADA USAHA JASA EKSPEDISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL

Intan Prameswari, Annisa (2024) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANG YANG TIDAK BERTANDA TERA SAH PADA USAHA JASA EKSPEDISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (315kB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (399kB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (266kB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (124kB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (465kB) | Request a copy
[img] Text
Annisa Intan Prameswari_1111200205_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (206kB) | Request a copy

Abstract

The use of weighing equipment is an important instrument in expedition business activities. The responsibility for re-checking the weighing equipment used is the obligation of the business actor. As a result, one of the consumers of the JNE Express Expedition Service suffered a loss due to inaccurate weighing results. Identification of the problem, namely what is the responsibility of business actors for the use of weighing equipment that is not marked as valid based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology and what legal remedies can be taken by consumers who suffered losses due to the use of weighing equipment that was not marked as valid based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. The theories used are legal responsibility theory and legal protection theory. The research uses the Normative-Empric Juridical method. The research uses secondary data as main data and primary data as supporting data. Data analysis uses descriptive analysis. The results and discussion show that business actors have not been responsible to consumers due to inaccurate weighing results based on Article 19 UUPK. The provision of compensation and compensation as regulated in Article 19 UUPK was not implemented. As a result o the violation of Article 25 of the Legal Metrology Law regarding the use of weighing equipment that is not marked as valid. This has the impact of violating consumer rights in Article 4 letter h. Legal action by consumers by filing a lawsuit through judicial channels or out-of-court channels as regulated in Article 45 Article 48 UUPK. Consumers can also file a lawsuit based on Article 32 of the Legal Metrology Law, with a penalty of 1 year imprisonment and a fine of IDR 1,000.000,- Legal action can also be taken by submitting a complaint to YLKI with a mediation resolution.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorDwisvimiar, Inge197510232006042001
Thesis advisorAgus, Dede197008202005011002
Additional Information: Penggunaan alat timbang menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan usaha ekspedisi. Tanggung jawab tera ulang terhadap alat timbang yang digunakan menjadi kewajiban pelaku usaha. Akibatnya, salah satu konsumen Jasa Ekspedisi JNE Express dirugikan akibat tidak akuratnya hasil penimbangan. Identifikasi masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan alat timbang yang tidak bertanda tera sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan alat timbang yang tidak bertanda tera sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Teori yang digunakan, teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif-Empris. Penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang. Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil dan pembahasan menunjukkan pelaku usaha belum bertanggungjawab kepada konsumen akibat ketidakakuratan hasil penimbangan berdasarkan Pasal 19 UUPK. Pemberian ganti rugi, kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK tidak terlaksana. Akibat dilanggarnya Pasal 25 UU Metrologi Legal mengenai penggunaan alat timbang yang tidak bertanda tera sah. Hal ini berdampak pada terlanggarnya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf h. Upaya hukum oleh konsumen dengan mengajukan gugatan melalui jalur peradilan maupun jalur di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45-Pasal 48 UUPK. Konsumen juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 32 UU Metrologi Legal, dengan sanksi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 1.000.000,- Upaya hukum juga dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan kepada YLKI dengan penyelesaian secara mediasi.
Uncontrolled Keywords: Responsibility, Expedition Services, Legal Metrology. Tanggung Jawab, Jasa Ekspedisi, Metrologi Legal
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Annisa Intan Prameswari
Date Deposited: 04 Sep 2024 15:49
Last Modified: 04 Sep 2024 15:49
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/40461

Actions (login required)

View Item View Item