Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

KAMAL, MUHAMMAD (2024) PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
01. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ Full Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (709kB)
[img] Text
03. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (498kB)
[img] Text
04. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (142kB)
[img] Text
05. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (113kB)
[img] Text
06. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (119kB)
[img] Text
07. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (63kB)
[img] Text
08. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (95kB)
[img] Text (SKRIPSI)
09. MUHAMMAD KAMAL _ 1111200063 _ Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (58kB)

Abstract

The crime of drug crime is an extra ordinary crime, because users and even addicts will feel the effects in the form of stimulants, depressants and hallucinogens. The death penalty is contrary to human rights because it takes away the absolute right itself. However, human rights are limited by the rights of others, therefore the death penalty can still be carried out for special and certain crimes such as drug crimes. The problem identification in this research is how the death penalty is applied against drug offenders and the application of the death penalty in the perspective of human rights. The theories used in this research are the Theory of the Purpose of Punishment and the Theory of Human Rights. The method used in this research is normative juridical. The research specification used is qualitative research. The data sources used are secondary data sources which are subdivided into three parts, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with data collection techniques in the form of literature studies. The results of the research obtained are the application of the death penalty is imposed on drug offenders who commit circulation, storage, distribution, storage, drug dealers with certain types and weights of drugs as regulated in Article 113 Paragraph (2), Article 114 Paragraph (2), Article 116 Paragraph (2), Article 118 Paragraph (2), Article 119 Paragraph (2), Law Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics. The death penalty is not contrary to the Constitution as stated in the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 by examining Article 80 of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics, as well as in Article 10 of the Criminal Code. The conclusion is that the death penalty can be applied in cases of extra ordinary crime, including drugs, because this crime is damaging the nation's generation, and the death penalty is imposed to create a deterrent effect on the perpetrators and the community. Researchers' suggestions in prevention efforts are to educate themselves and others about the dangers of drugs. And law enforcement officials must be firm in imposing sanctions on drug offenders, one of which is the execution of the death penalty.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFATHUROKHMAN, FERRY196109212000121001
Thesis advisorMOHAS, MUHYI198102152006041001
Additional Information: Kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime), sebab bagi pengguna bahkan pencandu akan merasakan efek berupa stimulan, depresan dan halusinogen. Hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena merebut hak absolut itu sendiri. Namun hak asasi manusia dibatasi oleh hak orang lain, oleh karena itu hukuman mati masih dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang khusus dan tertentu seperti tindak pidana narkoba. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana mati diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta penerapan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tujuan Pemidanaan dan Teori Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu penerapan pidana mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang melakukan peredaran, menyimpanan, pendistribusian, menyimpan, bandar narkoba dengan jenis dan berat narkoba tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 113 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dengan melalui pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, serta dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulan bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana yang bersifat luarbiasa (extra ordinary crime) termasuk narkoba karena kejahatan ini dalam merusak generasi bangsa, serta pidana mati diberlakukan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat. Saran peneliti dalam upaya pencegahan yaitu mengedukasi diri dan orang lain tentang bahaya narkoba. Serta aparat penegak hukum harus tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, salah satunya yaitu eksekusi pidana mati.
Uncontrolled Keywords: Death Penalty, Drug Crime, Human Rights. Hukuman Mati, Tindak Pidana Narkoba, Hak Asasi Manusia.
Subjects: Communication > Communication (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Muhammad Kamal
Date Deposited: 03 Sep 2024 15:38
Last Modified: 03 Sep 2024 15:38
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/40409

Actions (login required)

View Item View Item