YULITA, YULITA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2023/PN Sby). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (skripsi)
YULITA_1111170030_FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
YULITA_1111170030_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
YULITA_1111170030_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (500kB) |
|
Text
YULITA_1111170030_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (335kB) |
|
Text
YULITA_1111170030_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (448kB) |
|
Text
YULITA_1111170030_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (304kB) |
|
Text
YULITA_1111170030_REFF.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (433kB) |
|
Text
YULITA_1111170030_LAMP.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Joint property is assets acquired by spouses during marriage. This implies that joint property is formed from the date of marriage until its dissolution due to divorce or the death of either spouse. The legal basis for joint property includes Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the Civil Code, and Compilation of Islamic Law. For instance, in the case of District Court Decision No. 396/Pdt.G/2023/PN Sby, the author identifies the issues as follows: first, whether legal protection for jointly owned property pledged without spousal consent is regulated under Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage; second, the legal consequences of District Court Decision No. 396/Pdt.G/2023/PN Sby on jointly owned property pledged without spousal consent. This study employs legal protection theory and legal certainty theory. The author uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications, secondary data sources, literature study data collection techniques, qualitative analysis, and research conducted at the Library of Sultan Ageng Tirtayasa University and the Faculty of Law, Banten Provincial Library, and Surabaya District Court. The research findings reveal errors in the venue for filing the lawsuit regarding jointly owned property pledged without a wife's consent, leading to the plaintiff's unsuccessful claim in court. The case is governed by Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Consequently, under applicable law, the agreement lacks legal force and/or is void ab initio. However, due to the Surabaya court's lack of jurisdiction in deciding the case, the legal consequence for a wife not involved in the joint property agreement is that she does not receive full legal protection in the Surabaya District Court proceedings.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Terbentuknya harta bersama ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga sampai pada waktu perkawinan tersebut putus karena perceraian ataupun karena suami atau istri meninggal dunia. Dasar hukum harta bersama adalah undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam. Seperti contoh kasus pada putusan pengadilan negeri nomor 396/Pdt.G/2023/PN Sby sehingga penulis mengidentifikasi masalah yaitu: pertama, Apakah perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan suami/istri diatur dalam undangundang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?, kedua, Apa akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2023/Pn Sby terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan suami/istri. Penelitiaan ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, sumber data berupa data sekunder, teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, analisis datanya menggunakan analisis kualitatif, dan lokasi penelitiannya berlokasi di Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan fakultas hukum, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten dan Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun hasil penelitian skripsi bahwa perkara terkait harta bersama yang dijaminkan Tanpa persetujuan seorang istri terdapat kekeliruan tempat pengajuan gugatan, sehingga gugatan yang dimohonkan penggugat tidak dimenangkan dimuka pengadilan. perkara telah diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat hukumnya yaitu menurut hukum yang berlaku maka perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum, akan tetapi oleh karena pengadilan surabaya mengungkapkan ketidak berwenangan dalam memutus perkara maka akibat hukum bagi seorang istri yang tidak dilibatkan dalam perjanjian harta bersama, maka istri sebagai pemohon/penggugat belum mendapat perlindungan hukum secara utuh didepan persidangan pengadilan negeri Surabaya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum, Harta bersama legal protection, Marital property. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Yulita Yulita | |||||||||
| Date Deposited: | 16 Aug 2024 10:22 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Aug 2024 10:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/40202 |
Actions (login required)
 |
View Item |