Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH YANG DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Dwi Septian, Agung (2024) KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH YANG DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_Fullteks.pdf
Restricted to Registered users only

Download (23MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (118kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (274kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (322kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (228kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Agung Dwi Septian_1111200355_lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (211kB)

Abstract

Asset optimization, including land leasing, is regulated by Government Regulation No. 28/2020 and is carried out to reduce the maintenance burden and increase Regional Original Revenue (PAD). This research will analyze two main focuses related to how the implementation of BPKPAD Cilegon City's authority and how the obstacles in managing Cilegon City's regional land assets leased to other parties as an effort to increase Cilegon City's local revenue based on Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Management of State / Regional Property. The theories used in this research are the theory of authority and the theory of regional asset management. The method used is an empirical legal approach method with a qualitative research type and is analytically descriptive. The data sources used are primary and secondary data. The results of this study, BPKPAD Cilegon City has delegated authority in the management of regional property, although it is not expressly regulated in Article 29 of Government Regulation Number 28 of 2020, but it is clarified by Perrmendagri Number 19 of 2016 as the implementing regulation. The number of lease agreements for land assets in Cilegon City has decreased from 2021 with 5 agreements, in 2022 with 53 agreements, and ni 2023 with 14 agreements, revenue from land leases has increased thanks to BPKPAD's adaptive strategy with total revenue ni 2023 amounting to IDR 3,497,385,409. Land asset management in Cilegon City faces challenges such as the inventory of uncertified assets, delays in lease payments, and inappropriate land use. The conclusion is that BPKPAD has exercised its authority ni accordance with Article 29 of Government Regulation Number 28 of 2020, although ti still experiences obstacles, the implementation of regional land asset management continues to run effectively. Suggestions to accelerate the land certification process, build an integrated rent collection system, and conduct HBU analysis.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFasyehhudin, Mohamad196212092001121001
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Additional Information: Optimalisasi aset, termasuk penyewaan tanah, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan dilakukan untuk mengurangi beban pemeliharaan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini akan menganalisis dua fokus utama terkait bagaimana pelaksanaan keenangan BPKPAD Kota Cilegon dan bagaimana kendala dalam pengelolaan aset tanah daerah Kota Cilegon yang disewakan kepada pihak lain sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori pengelolaan aset daerah. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini, BPKPAD Kota Cilegon memiliki kewenangan delegasi dalam pengelolaan barang milik daerah, meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, namun diperjelas oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksananya. Jumlah perjanjian sewa aset tanah Kota Cilegon terjadi penurunan dari tahun 2021 sebanyak 5 perjanjian, tahun 2022 sebanyak 53 perjanjian, dan tahun 2023 sebanyak 41 perjanjian, pendapatan dari sewa tanah meningkat berkat strategi adaptif BPKPAD dengan jumlah pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.497.385.409. Pengelolaan aset tanah di Kota Cilegon menghadapi tantangan seperti inventarisasi aset belum bersertifikat, keterlambatan pembayaran sewa, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Kesimpulannya adalah BPKPAD telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, walaupun mash mengalami hambatan, pelaksanaan pengelolaan aset tanah daerah tetap berjalan efektif. Saran untuk mempercepat proses sertifikasi tanah, membangun sistem penagihan sewa yang terintegrasi, dan melakukan analisis HBU.
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Sewa Aset Tanah Daerah, BPKPAD Kota Cilegon Authority, Lease of Regional Land Assets, BPKPAD Cilegon City
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Agung Dwi Septian
Date Deposited: 15 Aug 2024 11:41
Last Modified: 15 Aug 2024 11:41
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39954

Actions (login required)

View Item View Item