Violla Ashary, Amanda (2024) PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Amanda Violla Ashary_1111190254_Fulltext.pdf Download (1MB) |
|
Text
Amanda Violla Ashary_1111190254_01.pdf Download (1MB) |
|
Text
Amanda Violla Ashary_1111190254_02.pdf Download (243kB) |
|
Text
Amanda Violla Ashary_1111190254_03.pdf Download (252kB) |
|
Text
Amanda Violla Ashary_111119025_04.pdf Download (231kB) |
|
Text
Amanda Violla Ashary_1111190254_05.pdf Download (95kB) |
|
Text
Amanda Violla Ashary_1111190254_Ref.pdf Download (208kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Amanda Violla Ashary_1111190254_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
Abstract
Indonesian tourism activities has an impact in the form of the phenomenon of child sexual exploitation in the tourism sector. The 1989 Convention on the Rights of the Child contains regulations regarding the protection of children's rights, including protection from sexual exploitation and handling by non-governmental organizations. There are two problems, first, what is the role of ECPAT in handling cases of child sexual exploitation in Indonesia in the tourism sector? and second, what are the efforts to protect children in cases of sexual exploitation in the tourism sector based on the 1989 Convention on the Rights of the Child? Theory of legal protection and theory of transformation and incorporation are the basic theories that the author will use in explaining this research. The method used is normative juridical as a supporting reference. The results of this research are: first, that ECPAT's role as a non-governmental organization is considered not fully effective even though ECPAT has carried out an action agenda. This is because THE cases still found in the tourism sector until this year. Second, the protection efforts contained in the Convention on the Rights of the Child have been transformed by Indonesia into the form of national regulations that Indonesia has carried out the mandate of the Convention. The government still has an obligation to maximize the handling and protection for child victims as stated in the 1989 Convention on the Rights of the Child. The government must pay attention to the implementation of sanctions against perpetrators.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Berkembang pesatnya kegiatan pariwisata Indonesia memiliki dampak berupa fenomena eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata. Konvensi Hak Anak 1989 berisi tentang peraturan mengenai perlindungan hak-hak anak termasuk perlindungan dari kejahatan eksploitasi seksual beserta penanganannya oleh organisasi non pemerintah. Terdapat dua masalah yang muncul yaitu, bagaimana peran ECPAT dalam penanganan kasus eskploitasi seksual anak di Indonesia pada sektor pariwisata? dan yang kedua bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989? Teori perlindungan hukum serta teori transformasi dan inkorporasi menjadi teori dasar yang akan penulis gunakan dalam menjelaskan penanganan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis yuridis normatif sebagai referensi pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa peran ECPAT sebagai organisasi non pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif walaupun ECPAT telah melakukan agenda aksi. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata hingga tahun ini. Kedua, upaya perlindungan yang ada dalam Konvensi Hak Anak 1989 sudah ditransformasi oleh Indonesia kedalam bentuk peraturan nasional sehingga Indonesia sudah menjalankan mandat Konvensi yaitu sebagai Negara yang membantu melakukan pengakhiran untuk kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata. ECPAT sebagai organisasi non pemerintah yang khusus menangani kasus tersebut memanglah organisasi independen, tetapi dalam hal ini, pemerintah juga tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan penanganan serta perlindungan bagi anak korban sesuai yang tercantum pada Konvensi Hak Anak 1989. Penerapan sanksi atas pelaku juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar kasus tersebut tidak terulang kembali. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | ECPAT, Peran, Eksploitasi Seksual Anak ECPAT, Role, Child Sexual Exploitation | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Amanda Violla Ashary | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Aug 2024 14:04 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Aug 2024 14:04 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39926 |
Actions (login required)
 |
View Item |