Hizbiyah, Aviani (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES PENELITIAN LEGALISASI GANJA OLEH ORGANISASI LINGKAR GANJA NUSANTARA (LGN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_02.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) |
|
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_03.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) |
|
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_04.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) |
|
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_05.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
Text
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) |
|
Text (SKRIPSI)
AVIANI HIZBIYAH_1111190124_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
Abstract
Narcotics crime is not decreasing day by day, in fact, in its development it is actually increasing. Based on survey data from the National Narcotics Agency (BNN), it is stated that in Indonesia, an average of 50 people die every day due to narcotics. In the midst of increasing cases of narcotics abuse, the Indonesian Marijuana Circle (LGN) organization is actually fighting for the legalization of marijuana. In Indonesia, the use of marijuana plants as a medical medicine is still rejected. This is confirmed in Narcotics Law Number 35 of 2009 article 8 which states that Class I narcotics are prohibited from being used for health service purposes. The identification of the problem is how is the review of criminal law regarding narcotics abuse in the process of legalizing marijuana by the Lingkar Ganja Nusantara (LGN) organization? and what are the efforts of the National Narcotics Agency (BNN) in tackling narcotics abuse? The theories used are the theory of the function of criminal law and the theory of criminal law policy. The research method used is normative juridical, with a qualitative research type and uses secondary data sources in the form of books, journals and previous research which is also complemented by informants from sources through interviews. Furthermore, the results of this research found that there is no further regulation regarding the research mechanism for the use of marijuana in narcotics laws. So the conclusion is that the criminal law review of narcotics abuse in the process of legalizing marijuana by LGN is not in line with the function of criminal law as public law that protects the interests of society. And BNN's efforts to tackle narcotics crimes have apparently not been able to reduce the number of narcotics abuse in Indonesia. Suggestions from researchers, there is a need for further regulation in the Narcotics Law regarding research mechanisms for the use of marijuana so that it can reduce the occurrence of irregularities by unauthorized parties and can provide progress for the development of science, especially in the health sector.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kejahatan narkotika semakin hari tidak mengurang bahkan dalam perkembangannya justru bertambah. Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa di Indonesia, rata-rata sebanyak 50 orang meninggal setiap hari akibat narkotika. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan narkotika, organisasi lingkar ganja nusantara (LGN) justru memperjuangkan legalisasi ganja. Di Indonesia, penggunaan tumbuhan ganja sebagai obat medis masih mendapat penolakan. Hal ini ditegaskan dalam Undangundang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 8 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Adapun identifikasi masalah nya adalah bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam proses legalisasi ganja oleh organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN)? dan bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika? Teori yang digunakan yaitu teori fungsi hukum pidana dan teori kebijakan hukum pidana. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang dilengkapi juga dengan informan dari narasumber melalui wawancara. Selanjutnya hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penelitian pemanfaatan ganja dalam undang-undang narkotika. Sehingga kesimpulannya yaitu, bahwa tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam proses legalisasi ganja oleh LGN tidak sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan masyarakat. Serta upaya BNN dalam menanggulangi kejahatan narkotika ternyata belum bisa mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Saran dari peneliti, Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-undang narkotika mengenai mekanisme penelitian pemanfaatan ganja agar dapat mengurangi terjadinya penyimpanganpenyimpangan oleh pihak yang tidak berwenang dan dapat memberikan kemajuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | function of criminal law, narcotics abuse, marijuana, LGN fungsi hukum pidana, penyalahgunaan narkotika, ganja, LGN | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Aviani Hizbiyah | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Aug 2024 10:33 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Aug 2024 10:33 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39701 |
Actions (login required)
 |
View Item |