Novitasari, Putri (2016) IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 (UNCLOS 1982) TERHADAP PERLINDUNGAN PERAIRAN NATUNA SEBAGAI WUJUD KEUTUHAN WILAYAH NKRI. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 (UNCLOS 1982) TERHADAP PERLINDUNGAN PERAIRAN NATUNA SEBAGAI.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Natuna waters geographically an Indonesian territorial waters, with the potential of abundant natural resources such as fish, oil and gas. Exploration and exploitation of natural resources in the Natuna waters should be maximized by Indonesia as a form of full sovereignty owned. After Indonesia ratified United Nation Conventios on the Law of the Sea 1982, all the rules relating to the sea must comply with the provisions contained in the convention. Based on this background can be identified several problems: First, how the implementation United Nation Conventions on the Law of the Sea in 1982 against setting Indonesian souvereignty in marin areas: Second, what is being done to protect the Indonesian government Natuna waters. This research using normative juridical, with the approach of legislation. The source data of the data used in this paper is secondary data consists of primay legal materials that Sea Law Convention in 1982 and the legislation that is in accordance with the convention and then secondary and tertiary legal materials. This thesis uses data collection technic in form of literature studies, while data analysis the authors use the method of qualitative descriptive analysis. As for the results of the study are: First, the ratification of Sea Law Convention in 1982 become a norm in the form of legislation is a form of implementation of the Convention regulate Indonesia souvereignty Indonesian maritime territory; Second, the government’s efforts to protect the Natuna waters by building military bases is one of the forms to maintain the integrity of NKRI. Keywords: Implementation, Law of the Sea Convention in 1982, the waters of Natuna, Protection, NKRI.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Perairan Natuna secara geografis merupakan wilayah laut teritorial Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti ikan, minyak bumi dan gas. Eksplorasi dan ekploitasi sumber daya alam di Perairan Natuna harus dimaksimalkan oleh Indonesia sebagai bentuk kedaulatan penuh yang dimiliki. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, segala peraturan yang berkaitan dengan laut harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu: Pertama, bagaimana implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap pengaturan kedaulatan di wilayah laut Indonesia; Kedua, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi Perairan Natuna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam tulisan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Konvensi kemudian bahan hukum sekunder dan tersier. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan, sementara analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah: Pertama, dengan meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi sebuah norma dalam bentuk Undang-Undang merupakan wujud implementasi Indonesia terhadap Konvensi untuk mengatur kedaulatan wilayah laut Indonesia; Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi Perairan Natuna dengan membangun pangkalan militer merupakan salah satu wujud untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kata Kunci: Implementasi, Konvensi Hukum Laut 1982, Perairan Natuna, Perlindungan, Wilayah NKRI. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Implementation, Law of the Sea Convention in 1982, the waters of Natuna, Protection, NKRI. Implementasi, Konvensi Hukum Laut 1982, Perairan Natuna, Perlindungan, Wilayah NKRI. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Oct 2021 03:59 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:59 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3951 |
Actions (login required)
 |
View Item |