Nur Azmi, Citra (2024) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP DI PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text SKRIPSI 2.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB)
	Text SKRIPSI 3.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB)
	Text SKRIPSI 4.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB)
	Text SKRIPSI 5.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text SKRIPSI full.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)

Abstract

Legal protection is a legal effort provided by Law Enforcement Officers to provide a sense of security mentally and physically from the threat of any party. The State is committed that every citizen must be treated well and fairly, equally in the law, including whether he is a suspect or a victim of a criminal act. However, the occurrence of wrongful arrests in which individuals and collectives suffer physically and mentally due to errors in investigation procedures carried out by authorized Law Enforcement Officers and the like results in the injury of the law enforcement system itself. Thus, the author identifies the problem: How is the implementation of legal protection for victims of wrongful arrest in criminal justice in decision number 131 PK/Pid.Sus/2015 and how is the responsibility of POLRI Investigators for their negligence in carrying out their duties resulting in losses to victims wrongly arrested in decision number 131 PK/Pid.Sus/2015. The theories used are Legal Protection Theory and Legal Liability Theory. This research is qualitative research with normative juridical approach method. The data used is secondary data. Secondary data is data derived from library materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this study was descriptive qualitative. The results of the study concluded that the legal protection of victims of wrongful arrest in criminal justice in practice has not been properly enforced by Law Enforcement Officers as an instrument in the law enforcement system in Indonesia. This is reflected in the handling of the case of misapprehension of Cipulir Buskers which is complicated, convoluted and does not provide legal certainty to the victims. Also, Investigators who are wrongful offenders are not subject to any sanctions, resulting in the perpetuation of the practice of wrongful arrest to date. Therefore, the author advises that it is expected that there will be a formulation of statutory provisions for procedures for implementing compensation and detailed rehabilitation for convicts who are victims of wrongful arrest and applying legal accountability to the Investigator concerned both in the form of administrative sanctions and strict criminal sanctions.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Mohas, Muhyi 196109212000121001 Thesis advisor Rofiana, Reine 198411222008122002
Additional Information:	Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran maupun fisik dari ancaman pihak manapun. Negara berkomitmen bahwa setiap Warga Negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum termasuk apakah ia seorang Tersangka atau Korban tindak pidana. Namun, terjadinya salah tangkap yang merupakan orang-orang secara individu maupun kolektif menderita secara fisik maupun mental disebabkan oleh kesalahan prosedur penyidikan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum yang berwenang maupun sejenisnya mengakibatkan tercederainya sistem penegakkan hukum itu sendiri. Sehingga, Penulis mengidentifikasikan masalah: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban salah tangkap di peradilan pidana pada putusan nomor 131 PK/Pid.Sus/2015 dan bagaimana pertanggungjawaban Penyidik POLRI terhadap kelalaiannya dalam melakukan tugas sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Korban salah tangkap pada putusan nomor 131 PK/Pid.Sus/2015. Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Korban salah tangkap di dalam peradilan pidana pada praktiknya belum ditegakkan dengan baik oleh Aparat Penegak Hukum sebagai instrumen dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini tercermin pada penanganan perkara salah tangkap Pengamen Cipulir yang rumit, berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Para Korban. Juga terhadap Penyidik yang merupakan Pelaku salah tangkap tidak dikenakan sanksi apa pun sehingga mengakibatkan langgengnya praktik salah tangkap terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu, Penulis memberikan saran bahwa diharapkan adanya perumusan ketentuan perundang-undangan tata cara pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terperinci bagi Terpidana yang menjadi Korban salah tangkap dan menerapkan pertanggungjawaban hukum kepada Penyidik yang bersangkutan baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana yang tegas.
Uncontrolled Keywords:	Legal Protection, Wrongful Arrest, Legal Liability, Criminal Justice System. Perlindungan Hukum, Salah Tangkap, Pertanggungjawaban Hukum, Sistem Peradilan Pidana.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Citra Nur Azmi
Date Deposited:	10 Aug 2024 13:23
Last Modified:	10 Aug 2024 13:23
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39477

Actions (login required)

View Item