Fitri, Widiya (2024) PENGGUNAAN DOKTRIN PELANGGARAN MEREK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA UNTUK PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BEDA JENIS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Widiya Fitri_1111180296_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_01.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_02.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_03.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_04.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_05.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
Text
Widiya Fitri_1111180296_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) |
Abstract
A brand as part of Intellectual Property is a sign to identify the origin of goodsand services from a company with the goods and/or services of another company. In Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, it is clear that it provides protection for registered trademark owners ingoodfaith and also applies to well-known foreign brands, however, in reality, trademark violations are still found, such as similarity, imitation, counterfeiting. between brands, either in principle or in whole without permission fromtheowner. With these problems several questions arise: What is the basis for thejudge's considerations in commercial court decisions that use the trademarkinfringement doctrine for well-known brands of dif erent types after the enactment of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications?How is the implementation of Brand Legal Protection in the Settlement of theStarbucks Case with PT. Tobacco Sumatra Trading Company in Commercial Court? The theories used in this research are legal system theory and progressivelegal theory. This research uses a juridical and normative approach with researchspecifications of a statutory approach and conceptual approaches. The datasources used were primary data and secondary data using library study datacollection techniques and analyzed using qualitative analysis. The researchresults show that Indonesia adheres to the constitutive or First to file systemregulated in article 3 for brands that have not been registered and do not get therights to the brand. Infringement of separate marks in the Trademark Lawonlyregulates similar marks and does not regulate marks of dif erent types, thereforethis infringement of marks of dif erent types can only be pursued only against holders of well-known marks as regulated in international agreements, DJKI should to implement a Government Regulation regarding special trademarkexaminations for brands of dif erent types so that it can be used as a guideline fortrademark examinations and as a guideline for judges in court.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual merupakan tanda untukmengidentifikasikan asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barangdan/atau jasa perusahaan lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun2016Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah jelas memberi perlindunganterhadap pemilik merek yang terdaftar atas itikad baik dan berlaku juga bagi merek asing terkenal, akan tetapi kenyataannya masih ditemukan pelanggaranmerek seperti adanya persamaan atau kemiripan, peniruan, pemalsuan antaramerek, baik secara pokok atau keseluruhan tanpa izin dari pemiliknya. Denganpermasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan niaga yang menggunakan doktrinpelanggaran merek untuk merek terkenal beda jenis pasca berlakunya Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Bagaimanapelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dalam Penyelesaian Kasus Starbucksdengan PT. Tobacco Sumatra Trading Company di Pengadilan Niaga? AdapunTeori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistemhukumdanteori hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dannormatif dengan spesifikasi penelitian pendekatan perundang-undangandanpendekatan-pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan data primer dandata sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaanserta dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwaIndonesia menganut sistem konstitutif atau First to file yang diatur dalampasal 3bagi merek yang belum terdaftar, tidak mendapatkan hak atas merek tersebut. pelanggaran merek tersendiri dalam Undang-undang merek tersebut hanyamengatur mengenai merek sejenis saja dan tidak mengatur untuk merekyangberbeda jenis, maka dari itu pelanggaran merek beda jenis ini hanya dapat ditindak lanjuti hanya kepada pemegang merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam perjanjian internasional, DJKI seharusnya mengadakan PeraturanPemerintah mengenai pemeriksaan merek khusus pada merek beda jenis sehinggadapat digunakan sebagai pedoman pemeriksaan merek dan menjadi pedomanbagi hakim di peradilan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Intellectual Property, Trademark, Trademark infringement. Kekayaan Intelekutal, Merek, pelanggaran Merek. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | WIDIYA FITRI - | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Aug 2024 14:36 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Aug 2024 14:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39417 |
Actions (login required)
 |
View Item |