Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSEDURAL PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI JAKARTA PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Fawwazir Siddiq, Muhammad (2024) PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSEDURAL PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI JAKARTA PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (274kB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (972kB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
MUHAMMAD FAWWAZIR SIDDIQ_1111200177_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)

Abstract

This research examines the role of the Indonesian National Police in the procedural issuance and marking of driving licenses (SIM) in Central Jakarta based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The background of this issue arises from changes to the driver's license test on August 4, 2023, which removed zigzags and eights that were supposed to make issuing a driver's license easier. However, the reality shows that prospective drivers often experience difficulties and fail the theory, skills, and practical tests, leading to losses in cost, time, and effort. The problem identification in this study is how the implementation of the Role of the Indonesian National Police in the Procedure of Issuing and Marking Driver's License and how the obstacles faced by the Indonesian National Police in the Procedure of Issuing and Marking Driver's License in Central Jakarta. The theory used is the theory of public services and the theory of authority, then this research uses a research method, namely empirical juridical. The research specification used is descriptive analytical. The research data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used in this research use field research techniques, library research. Data analysis in the research used is descriptive qualitative approach. The results showed that there were shortcomings in police services, especially in terms of adequate facilities to improve the quality of drivers on the Highway. The conclusion of this research is based on Law Number 22 of 2009, the Indonesian National Police has attribution authority in the procedural issuance and marking of SIM. Furthermore, the procedures, requirements, testing, and issuance of SIM are regulated in the Chief of Police Regulation Number 5 of 2021 concerning the Issuance and Marking of SIM. Also, there are obstacles related to the context of service standards related to the absence of timeliness in service, the absence of performance evaluation, and the lack of facilities in the SIM test. With continuous improvement in services and facilities is a strategic step to improve public services and traffic safety.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIkomatussuniah, Ikomatussuniah198002242014042001
Thesis advisorLanang Citrawan, Ahmad198610052015041002
Additional Information: Penelitian ini mengkaji Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam prosedural penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Latar belakang masalah ini muncul dari perubahan tes uji SIM pada 4 Agustus 2023, yang menghapus lintasan zig-zag dan delapan yang seharusnya mempermudah penerbitan SIM. Namun, realitanya menunjukkan bahwa calon pengendara sering mengalami kesulitan dan gagal dalam tes teori, keterampilan, dan praktik, yang berujung pada kerugian biaya, waktu, dan tenaga. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Prosedural Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Dalam Prosedural Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Jakarta Pusat. Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan teori kewenangan, kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Analisis data pada penelitian yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pelayanan kepolisian, khususnya dalam hal sarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengemudi di Jalan Raya. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan atribusi dalam prosedural penerbitan dan penandaan SIM. Lebih lanjut, tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan SIM diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Serta, adanya hambatan terkait konteks standar pelayanan terkait tidak adanya ketepatan waktu dalam pelayanan, tidak adanya evaluasi kinerja, dan kurang layaknya sarana dalam tes uji SIM. Dengan perbaikan terus menerus pada pelayanan dan sarana merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan keselamatan berlalu lintas.
Uncontrolled Keywords: Indonesian National Police, Driver's License, Public Service, Service Quality Kepolisian Republik Indonesia, Surat Izin Mengemudi, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhammad Fawwazir Siddiq
Date Deposited: 15 Aug 2024 14:22
Last Modified: 15 Aug 2024 14:22
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39409

Actions (login required)

View Item View Item