BAHRI, SAEFUL (2024) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERISTIWA PEMBUNUHAN YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM (Studi Kasus hilangnya nyawa Melianus Nayagau dalam konflik di Papua). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_02.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_03.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_04.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_05.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_Ref.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Saeful Bahri_1111170145_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB) |
Abstract
Extrajudicial killings happen when someone in an official position deliberately kills a person without any legal process or court verdict. Murder can be committed intentionally to take life or negligently as a result of torture. The enforcement of criminal law and human rights against Melianus Nayagau as a victim of extrajudicial killings in the conflict in Papua has not yet received justice and legal certainty. Identification of problems used in this research. First, how is the state responsible for extrajudicial killings in the Melianus Nayagau case. Second, how is the criminal responsibility of the perpetrator of the deprivation of life of Melianus Nayagau. The theories used are the theory of state responsibility and the theory of criminal responsibility. The method used is normative juridical. The research specification used is descriptive analytic through a case approach study. The data collection techniques using literature study. The results of the research, first, the existence of human rights violations by Indonesian national soldiers in Papua, therefore, the state is responsible for prosecuting perpetrators and taking remedial action against victims. Secondly, the perpetrator has committed a crime against the life of another person, namely the victim Melianus Nayagau. Therefore, he is criminally responsible as stipulated in Article 338 in conjunction with Article 170 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code juncto article 80 paragraph 1 in conjunction with article 76 C of Law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The Indonesian government has an obligation to take action and resolve murder cases that violate legal provisions, that impunity or not being prosecuted legally the perpetrators of crimes do not continue to recur in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembunuhan yang melanggar ketentuan hukum (extra judicial killing) terjadi ketika seseorang yang menduduki jabatan resmi membunuh seseorang tanpa melalui proses hukum atau putusan pengadilan. Pembunuhan bisa dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan nyawa atau karena kelalaian akibat penyiksaan. Penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia terhadap Melianus Nayagau sebagai korban pembunuhan di luar proses hukum dalam konflik di Papua belum mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Identifikasi masalah yang digunakan dalam penelitian ini, pertama bagaimana pertanggungjawanban negara terhadap peristiwa pembunuhan yang melanggar ketentuan hukum dalam kasus Melianus Nayagau, kedua bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perampasan nyawa Melianus Nayagau. Teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban negara dan teori pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui studi pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian pertama adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh Prajurit Tentara Nasioanl Indonesia di Papua, sehingga negara bertanggungjawab menuntut pelaku ke pengadilan dan melakukan tindakan pemulihan kepada korban. Kedua, pelaku telah melakukan kejahatan terhadap nyawa orang lain yakni korban Melianus Nayagau, karenanya bertanggung jawab secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 junto Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memproses dan menyelesaikan kasus pembunuhan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga impunitas atau tidak dituntutnya secara hukum pelaku kejahatan tidak terus berulang di Indonesia. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Extrajudicial killings, State, Criminal Liabillity Pembunuhan di luar hukum, Negara, Pertanggungjawaban Pidana | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr. SAEFUL BAHRI | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Aug 2024 11:55 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Aug 2024 11:55 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39349 |
Actions (login required)
 |
View Item |