DARMAWAN, HERRY (2017) HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGAJUAN BANDING ADMINISTRASI TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGAJUAN BANDING ADMINISTRASI TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI HU.PDF Restricted to Registered users only Download (8MB) |
Abstract
ABSTRACT THE RIGHT CIVIL SERVANTS IN APPEALS ADMINISTRATION TO MINISTER DECREE LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA RELATED DISCIPLINARY SANCTIONS LEVEL HEAVILY ON REGIONAL OFFICE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS BANTEN. By HERRY DARMAWAN (7773150031) The publishing of Decision Minister Punish and Human right Republic Of Indonesia related of Heavy Penalization Discipline Storey Level at Regional Office of Ministry Punish and Human right Banten as early incidence of injustice by right of had by a civil public servant to the penalization to be given to it, is so that done/conducted compare administration to the decision, that represent a n problematika generating problems; how execution civil public servant rights hit by is heavy storey; level discipline penalization sanction; and how solving of dispute to civil public servant rights in proffering compare administration to decree Minister Punish and Human right Republic Of Indonesia related of heavy storey; level discipline penalization at Regional Office of Ministry Punish and Human right Banten. Through research punish empirical normatif with approach of historical law, eksploratori, synchronization and eksplanatif to sekunder data with analysis have the character of inductively and as analysis knife by using theory justice of law, protection theory punish and rule of law theory which is showing result of that there is order him becoming law umbrella or a n protector to civil public servant hit by is discipline penalization sanction and represent form and also the way of the civil public servant in raising its objection as administration effort to the searching sense of justice to a n straightening of law given pertinent institution by the decision giver functionary From that give conclusion that order in execution protection of law to civil public servant hit by is discipline penalization sanction heavy storey level there are but in its applying still lack of understanding from penalization giver functionary and also the solving of dispute as form and way of civil public servant hit by is the discipline penalization sanction searching sense of justice to the protection from order which have been specified to be getting rule of law. Representing suggestion to be functionary giving penalization more comprehending to the officer order and pay attention human rights in taking a n decision and to be obtained by decision what really is giving sense of justice and protection by right of him in a n rule of law. Keywords: right of civil servants, administration appeal, disciplinary sanctions heavy level
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGAJUAN BANDING ADMINISTRASI TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN Oleh: HERRY DARMAWAN (7773150031) Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait Hukuman Disiplin Tingkat Berat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagai awal timbulnya ketidakadilan atas hak yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil atas hukuman yang akan diberikan kepadanya, sehingga dilakukan banding administrasi terhadap keputusan tersebut, itu merupakan suatu problematika yang menimbulkan permasalahan; bagaimana pelaksanaan hak pegawai negeri sipil yang terkena sanksi hukuman disiplin tingkat berat dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak pegawai negeri sipil dalam pengajuan banding administrasi terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait hukuman disiplin tingkat berat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Melalui penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan hukum historis, eksploratori, eksplanatif dan sinkronisasi terhadap data sekunder dengan analisis bersifat induktif, dan sebagai pisau analisis dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum yang menunjukan hasil bahwa adanya aturan yang menjadi payung hukum atau suatu pelindung bagi pegawai negeri sipil yang terkena sanksi hukuman disiplin dan merupakan wujud serta cara pegawai negeri sipil tersebut dalam mengajukan keberatannya sebagai upaya administrasi atas mencari rasa keadilan terhadap suatu penegakan hukum yang diberikan Instansi yang bersangkutan oleh pejabat pemberi keputusan tersebut. Dari itu memberikan kesimpulan bahwa aturan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang terkena sanksi hukuman disiplin tingkat berat sudah ada, namun dalam penerapannya masih kurangnya pemahaman dari pejabat pemberi hukuman, serta penyelesaian sengketanya sebagai wujud dan cara pegawai negeri sipil yang terkena sanksi hukuman disiplin tersebut mencari rasa keadilan atas perlindungan dari aturan yang telah ditetapkan agar mendapatkan kepastian hukum. Merupakan saran-saran; agar pejabat yang memberikan hukuman lebih memahami atas aturan kepegawaian dan memperhatikan hak-hak kemanusiaan dalam mengambil suatu keputusan, dan agar diperoleh keputusan yang benar-benar memberikan rasa keadilan dan perlindungan atas haknya dalam suatu kepastian hukum. Kata Kunci : Hak Pegawai Negeri Sipil, Banding Administrasi, Hukuman Disiplin Tingkat Berat. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Oct 2021 03:18 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:18 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3932 |
Actions (login required)
 |
View Item |