Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS KOTA BEKASI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DIMAS AKBAR BINTANG NUGRAHA, SAM (2024) KEWENANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS KOTA BEKASI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_FullText.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (183kB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (198kB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10kB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (158kB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (831kB)
[img] Text
Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha_1111190164_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (885kB)

Abstract

Deletion is the activity of deleting goods from the list of goods of the user or user's authority where the deletion is carried out if the goods belonging to the area are no longer under the control of the user or user's authority. Furthermore, it can be concluded that deletion is the act of deleting regionally owned goods from the list of goods that are no longer under the user's control. This understanding is stated in Chapter I General Provisions Article 1 Paragraph 46 of Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for Management of Regional Property. Public legal action (publiekrechtshandeling) means that legal action carried out by the government is based on public law in its position as a government office holder which is carried out based on government authority which is in the nature of public law which can only arise from authority which is in the nature of public law as well. Main Duties and Functions and Work Procedures at the Bekasi City Regional Financial and Asset Management Agency. Based on the provisions above, the Bekasi City Regional Financial and Asset Management Agency is the element that carries out government affairs which are the authority of the Region. Removal of regional property as defined is an action by the authorized party to remove related goods, intended to provide effectiveness and efficiency values for public servants in providing excellent public services to the community. Where good facilities and infrastructure (Sapras) really support the implementation of tasks, basic and public function services. Apart from that, Sapras which experience a decrease in economic benefits, are heavily damaged and are not suitable for use will only increase maintenance costs and require special attention to avoid accumulation of assets.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorJazuli, Rakhmat1961042620001001
Thesis advisorLanang Citrawan, Ahmad198610052015041002
Additional Information: Penghapusan adalah kegiatan menghapus barang dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna dimana penghapusan tersebut dilakukan apabila barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna. Pengertian ini tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 46 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tindakan hukum publik (publiekrechtshandeling) berarti bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan ketentuan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dalam pengertiannya merupakan tindakan oleh pihak yang berwenang untuk menghapus barang yang terkait, dimaksudkan untuk memberikan nilai efektivitas dan efisiensi bagi pelayan publik dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dimana sarana dan prasarana (Sapras) yang baik sangat mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsi pelayanan publik. Selain itu, Sapras yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak berat dan tidak layak pakai hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barang asset.
Uncontrolled Keywords: Bekasi City, Regional Financial and Asset Management Agency, Asset Removal, Authority, Government Actions, Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. Kota Bekasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Penghapusan Aset, Kewenangan, Tindakan Pemerintah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Sam Dimas Akbar Bintang Nugraha
Date Deposited: 10 Aug 2024 10:43
Last Modified: 10 Aug 2024 10:43
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39268

Actions (login required)

View Item View Item