GAMERA, MINGSEAR (2017) FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERUMUSAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KABUPATEN SERANG. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERUMUSAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) |
Abstract
ABSTRACT FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERUMUSAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KABUPATEN SERANG. By : MINGSEAR GAMERA (7773150040) The Minimum Wage policy is the only Government of Indonesia policy directly and explicitly linked to the wages of the Workers. The function of Trade Unions as representatives of workers in cooperation institutions in the field of employment, especially the wage council has become the latest issue, with the enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 78 of 2015 on wages. So far, the role of Trade Unions as one of the elements involved in discussing the minimum wage is evident, but in the process of formulation of Minimum Wage according to Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages is calculated according to the new minimum wage calculation formula, that is, the sum of Minimum Wages Current year plus the multiplication of the Minimum Wage for the current year with the sum of the national inflation rate for the current year and the growth rate of the gross domestic product of the current year. Thus, the role of unions that are commonly involved in the formulation of the minimum wage seems to be unclear, as the minimum wage increase rises automatically according to the formula. The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 Year 2015 concerning the remuneration still accommodates the task of the Wage Council in order to recommend the determination of the Minimum Wage. However, the implementation of the Wage Council's duties in relation to the Decent Living Survey (KHL) component survey was diverted to conduct an assessment in the context of preparing the national wage system. The Wage Council is more empowered to undertake the development of a wage system and to provide assistance in the preparation of the structure and scale of wages in the company which is also a mandate from the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2015 on the remuneration. It is better for workers in fighting for decent wages through the development of wage system applied in every company by applying wage structure and scale that pay attention to class, position, work period, education, and competence. So that the wage system in every company has a clear structure with wage criteria based on fair wages scale and can be accounted for. Keywords: Functions of Trade Unions, Minimum Wages, State Theory of Welfare Law, and Legal Justice Theory
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERUMUSAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KABUPATEN SERANG Oleh : MINGSEAR GAMERA (7773150040) Fungsi Serikat Pekerja sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan khususnya Dewan Pengupahan menjadi isu terhangat akhir-akhir ini, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Selama ini peranan Serikat Pekerja sebagai salah satu unsur yang dilibatkan dalam membahas mengenai upah minimum terlihat jelas, namun dalam proses perumusan Upah Minimum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini dihitung menurut formula perhitungan upah minimum baru, sehingga peranan Serikat Pekerja yang biasa terlibat langsung dalam perumusan upah minimum tidak terlihat jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Serikat Pekerja di Kabupaten Serang dalam perumusan Upah Minimum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini dan dampak yang ditimbulkannya. Adapun pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penolakan dari unsur Serikat Pekerja di Kabupaten Serang dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau empiris, dengan bentuk kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan dan Teori Keadilan Hukum. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini memberikan dampak yang positif bagi pengusaha namun memberikan dampak yang negatif bagi pekerja. Fungsi dan peran Serikat Pekerja di Kabupaten Serang dalam Perumusan Upah Minimum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan agar dapat diperjelas lagi. Dampak yang timbul dengan Diterbitkan dan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan agar dapat proporsional, dan agar dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi apabila ada anggapan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan. Kata Kunci : Fungsi Serikat Pekerja, Upah Minimum, Teori Negara Hukum Kesejahteraan, dan Teori Keadilan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Oct 2021 03:03 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:03 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3925 |
Actions (login required)
 |
View Item |