Hikmah Fitrianti, Sity (2024) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI ADANYA WANPRESTASI DALAM BENTUK PEMBATALAN PEMINANGAN DENGAN SEBUAH PRESTASI BERJANJI AKAN MENGAWINI SEORANG PEREMPUAN (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_02.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_03.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_04.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_05.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) |
|
Text
SITY HIKMAH FITRIANTI_1111170302_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Proposal and engagement in which there is an agreement to marry. If the proposal is canceled, then the party doing so has committed a violation of civil law. One of these cases occurred in Banyumas, Central Java, namely the case of canceling the marriage proposal between Sri Subur Lestari and Agus Suyitno. Sri Subur Lestari sued Agus Suyitno in a civil court. The judge decided that Agus Suyitno’s action were unlawful. Unlawful act and default have similarities and differences, which if the judge is not careful in considering them, then there will be a mistake in his decision. Identification of the problem : first, is the unlawful act of default in the form of canceling an proposal with a promise to marry a woman regulated in the Civil Code?. Second, what form of accountability can the perpetrator of canceling the marriage proposal provide to the victim according to positive law in Indonesia?. Framework of thought : legal protection theory and agreement theory, research method : normative juridical, research specifications : statutory approach and case approach, data source : secondary data, data collection technique : literature study, data analysis : qualitative analysis. The findings as well as the research conclusions : one, Agus Suyitno’s cancellation of the proposal was an act of breach of default (Provisions : unwritten agreement, types of defaults, differences in default and unlawful act based on their type, Civil Code). Two, the forms of accountability that Agus Suyitno can provide according to positive law in Indonesia are divided into two : civil law and customary law. Suggestions : first, judges must be able to distinguish between breach of default and unlawful act. Second, judges can look for provisions regarding the form of liability for a breach of default in customary law or local wisdom.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Peminangan/lamaran dan pertunangan di dalamnya terdapat suatu kesepakatan untuk menikah. Apabila terjadi pembatalan peminangan, maka pihak yang melakukannya sudah melakukan pelanggaran hukum perdata. Kasus seperti ini salah satunya terjadi di Banyumas, Jawa Tengah, yaitu kasus pembatalan peminangan antara Sri Subur Lestari dan Agus Suyitno. Sri Subur Lestari menggugat Agus Suyitno ke pengadilan perdata. Hakim memutuskan perbuatan Agus Suyitno sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki persamaan dan perbedaan, oleh karena itu, kekeliruan putusan pengadilan dapat terjadi. Identifikasi masalah : pertama, apakah perbuatan melawan hukum dari adanya wanprestasi dalam bentuk pembatalan peminangan dengan sebuah prestasi berjanji akan mengawini seorang perempuan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?. Kedua, apa bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku pembatalan peminangan terhadap korbannya menurut hukum positif di Indonesia?. Kerangka pemikiran : teori perlindungan hukum dan teori perjanjian, metode penelitian : yuridis normatif, spesifikasi penelitian : pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sumber data : data sekunder, teknik pengumpulan data : studi kepustakaan, analisis data : analisis kualitatif. Penemuan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian : satu, pembatalan peminangan yang dilakukan oleh Agus Suyitno termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi (ketentuan : perjanjian tidak tertulis, macam-macam wanprestasi, perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dilihat dari jenisnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dua, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Agus Suyitno menurut hukum positif di Indonesia itu terbagi menjadi dua : hukum perdata dan hukum adat. Saran : pertama, hakim harus dapat membedakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua, hakim dapat mencari ketentuan mengenai bentuk pertanggungjawaban atas suatu wanprestasi dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Proposal, Cancellation, Default. Peminangan, Pembatalan, Wanprestasi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Sity Hikmah Fitrianti | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Aug 2024 13:49 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Aug 2024 13:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39222 |
Actions (login required)
 |
View Item |