Qurba, Harry (2017) FUNGSI HUKUM WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA TERHADAP KORPORASI DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
FUNGSI HUKUM WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA TERHADAP KORPORASI DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PE.pdf Download (12MB) |
Abstract
ABSTRACT Pollution and / or environmental destruction are unlawful acts committed by both individuals and corporations, but in practice there are still many corporations that have not been sought accountability. In this thesis is related to the identification of the problem that is how the Law of the Indonesian Forum for Environment (WALHI) Concerning Civil Accountability Against Corporations and How the Application of Civil Accountability to Corporations in Environmental Dispute Based on Law Number 32 Year 2009 on the Protection and Management of the Environment. This research is conducted through normative juridical approach, which is analytical descriptive, the source of data used to support this research is secondary legal material, primary law material and tertiary law material. Data analysis is conducted qualitatively interpreted logically and systematically, deductive and inductive thinking frameworks will assist this research especially in the level of consistency, as well as conceptual with procedure and ordinance specified by law rules that apply both in general and special in legislation invitation. WALHI is an environmental organization that has a legal function with a focus on populist based activities, integrating advocacy efforts, protection, and assistance in all matters relating to the environmental movement which is a deviation from legal norms. The result of the stipulation that corporate responsibility in environmental management can take the form of criminal sanction, civil sanction and administrative sanction. This accountability can be solicited because corporations play the most role in environmental exploitation efforts that can negatively impact the environment, the application of civil sanctions to corporations in the settlement of environmental disputes can be conducted inside and outside the court. *KEY WORDS: WALHI is Legal Functions, Civil Sanctions, Corporation, Environmental Disputes
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum yang banyak dilakukan oleh baik orang perorangan maupun korporasi, namun didalam prakteknya masih banyak korporasi yang belum dimintakan pertanggungjawaban. Dalam tesis ini terkait dengan identifikasi masalah yaitu Bagaimana Fungsi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Mengenai Pertanggungjawaban Secara Perdata Terhadap Korporasi dan Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Secara Perdata Terhadap Korporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang ditafsirkan secara logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik secara umum maupun khusus dalam perundang-undangan. WALHI adalah Organisasi lingkungan hidup yang mempunyai fungsi hukum dengan fokus kegiatan berbasis kerakyatan, mengintegrasikan upaya advokasi, perlindungan, serta pendampingan segala sesuatu yang berkenaan dengan gerakan lingkungan hidup yang merupakan penyimpangan terhadap norma hukum. Hasil penetapan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Pertanggungjawaban ini dapat dimintakan karena korporasi paling banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan dampak negativ terhadap lingkungan hidup, penerapan sanksi perdata terhadap korporasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan didalam dan diluar pengadilan. *KATA KUNCI : Fungsi Hukum WALHI, Sanksi Perdata, Korporasi, Sengketa Lingkungan Hidup | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Oct 2021 02:52 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:52 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3918 |
Actions (login required)
 |
View Item |