PURBA, RANIWATI (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR ANYAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text RANIWATI PURBA_1111170369_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_02.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_03.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_04.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_05.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text RANIWATI PURBA_1111170369_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB)

Abstract

The authority of the Tangerang City government in arranging anyar market street vendors is an effort made by the government to organise and curb street vendors, especially in anyar market Tangerang. The purpose of arranging street vendors is to create city beauty in accordance with Tangerang City Regulation No. 1 of 2015. The anyar market management office in organising street vendors is faced with several problems, many of which sell to the shoulder of the road, this in addition to disturbing public order also damages the aesthetics of urban spatial planning. The researcher is interested in examining how the authority of the Tangerang City Local Government in structuring street vendors in the traditional market of Anyar Market according to Tangerang City Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the arrangement and empowerment of street vendors and what are the obstacles for the Tangerang City Government in structuring street vendors in the traditional market of Anyar Market. In answering these questions, the author uses the theory of authority and the theory of government action. The method used in this research is empirical juridical with data analysis sourced from interviews with PERUMDA Tangerang City and literature because it focuses on research, with descriptive analytical research type. The results of this study state that the authority of the Tangerang City Government to create a tidier and more orderly Tangerang City and to empower street vendors in Anyar Market based on the Regulation of the Tangerang City Government.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor FASYEHHUDIN, MOHAMMAD 198002242014042001 Thesis advisor NURIKAH, NURIKAH 198610052015041002
Additional Information:	Kewenangan pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penataan pedagang kaki lima pasar anyar merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima terlebih di pasar anyar tangerang. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan perda kota tangerang no 1 tahun 2015. Dinas pengelola pasar anyar dalam menata PKL dihadapkan oleh beberapa masalah banyaknya PKL yang berjualan hingga ke bahu jalan raya, hal ini selain menganggu ketertiban umum juga merusak estetika tata ruang perkotaan. Peneliti tertarik menelaah tentang bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah kota Tangerang dalam upaya penataan PKL pada Pasar tradisional Pasar Anyar menurut perda Kota Tangerang Nomor 1 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan bagaimanakah yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penataan Pedagang Kaki Lima pada pasar tradisional Pasar Anyar. Dalam menjawab persoalan tersebut penulis menggunakan teori kewenangan dan teori tindakan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analisis data yang bersumber dari hasil wawancara dengan PERUMDA Kota Tangerang dan kepustakaan karena menitikberatkan penelitian, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang untuk menciptakan Kota Tangerang yang lebih rapih dan tertata serta memberdayakan para PKL di Pasar Anyar berdasarkan Perda Kota Tangerang no.1 tahun 2015 yang dimana merumuskan penataan berupa relokasi dan revitalisasi pasar dan pemberdayaan para pedagang dan PKL nya. Upaya penataan terhambat akibat banyaknya PKL yang menentang lokasi relokasi yang jauh dari pusat pasar anyar diiringi lambatnya proses revitalisasi gedung pasar anyar serta kurangnya peran pemerintah dalam pemberdayaan PKL.
Uncontrolled Keywords:	Authority, Structuring, Street Vendors Kewenangan, Penataan, Pedagang Kaki Lima
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RANI WATI PURBA
Date Deposited:	10 Aug 2024 12:06
Last Modified:	10 Aug 2024 12:06
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39169

Actions (login required)

View Item