Anastasya Putri, Zavira (2024) PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS KETIDAKWAJARAN HARGA LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Kota Serang). S1 thesis, Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_02.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_03.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_04.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_05.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) |
|
Text
ZAVIRA ANASTASYA PUTRI_1111190337_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
Abstract
The presence of 3 kg LPG gas is one of the solutions provided by the government through Pertamina in order to implement the kerosene conversion program into LPG gas. The problem that often occurs is the emergence of fraudulent sales prices from agents (distributors) and bases (sub-distributors) who sell 3 kg LPG gas products in excess of the determined Highest Retail Price (HET) and the entry of retail traders into the 3 kg LPG distribution chain. so that people can get it at unreasonable prices. The identification in this research is how to protect consumer rights against the imposition of unreasonable prices in obtaining 3 kg LPG in Serang City and what efforts can be made so that the public obtains a reasonable price for 3 Kg LPG in Serang City. The theory used is the theory of justice and legal responsibility. The research method used is a normative juridical method with empirical normative research specifications. The data used are secondary data and primary data using library study and interview data collection techniques. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of this research state that Law Number 22 of 2001 concerning Petroleum and Gas and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provide a strong view regarding the protection of consumer rights. By setting the highest retail price, local governments are trying to avoid the practice of hoarding or selling LPG at unreasonable prices by agents and bases. The suggestion is that this research could involve collecting data on sellers' compliance with regulations, the level of consumer awareness and understanding of their rights, as well as the impact of implementing regulations on price fairness and consumer satisfaction.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Hadirnya gas lpg 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas LPG. Masalah yang sering terjadi adalah timbulnya kecurangan harga penjualan dari agen (penyalur) dan juga pangkalan (sub penyalur) yang menjual produk gas LPG 3 kg dengan melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan dan masuknya pedagang eceran kedalam rantai distribusi LPG 3 kg sehingga masyarakat dalam memperolehnya dengan harga yang tidak wajar. Identifikasi pada penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hak konsumen atas pemberlakuan harga yang tidak wajar dalam memperoleh LPG 3 kg di Kota Serang dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat memperoleh penetapan harga LPG 3 Kg di Kota Serang dengan wajar. Teori yang digunakan adalah teori keadilan dan tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pandangan yang kuat terkait perlindungan hak konsumen. Dengan menetapkan harga eceran tertinggi, pemerintah daerah berupaya untuk menghindari praktik penimbunan atau penjualan LPG dengan harga yang tidak wajar oleh agen dan pangkalan. Adapun yang menjadi saran ialah Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data tentang kepatuhan penjual terhadap peraturan, tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka, serta dampak dari penerapan peraturan terhadap keadilan harga dan kepuasan konsumen. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | 3 Kg LPG, price irregularities, consumer protection LPG 3 Kg, Ketidakwajaran harga, Perlindungan Konsumen | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Zavira Anastasya Putri | |||||||||
Date Deposited: | 08 Aug 2024 12:12 | |||||||||
Last Modified: | 08 Aug 2024 12:12 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39093 |
Actions (login required)
View Item |