Nuur Maharani, Sofia (2024) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN OJEK ONLINE TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK DRIVER YANG MEMINTA PENAMBAHAN HARGA TANPA KESEPAKATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050 Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_02.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_03.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_04.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_05.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Sofia Nuur Maharani_1111200050_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Online motorcycle taxi transportation is one of the technological innovations widely used by the Indonesian public due to its ease of access and numerous advantages, one of which is door-to-door consumer pickup. The popularity of online motorcycle taxis is not without various adverse impacts, one of which is the violation of consumer rights as users of online motorcycle taxi services who are charged excessive prices by drivers with bad intentions. The problem identified is the legal protection of online motorcycle taxi service consumers who are overcharged by drivers and the legal recourse for online motorcycle taxi consumers against bad faith overcharging. The theories used by the author in this research are the theory of legal protection and the theory of legal certainty as references. The research method used is normative empirical, with the research specifications using a legislative approach and a conceptual approach. The data sources are secondary and primary data, analyzed descriptively qualitatively. The results of this study state that the implementation of consumer protection is still minimally carried out, especially for consumers of online motorcycle taxi services. Regarding consumer complaints, online motorcycle taxi companies are still less than optimal in providing complaint services that can resolve issues between consumers and drivers. Legal recourse for consumers can include submitting complaints to YLKI, BPKN, and BPSK, as well as mediation, and further legal action such as court proceedings. Therefore, support from the government, especially the Ministry of Transportation, is needed in terms of supervision to create stable consumer protection.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Transportasi ojek online merupakan salah satu inovasi dibidang teknologi yang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena kemudahan dalam mengakses dan memiliki banyak keuntungan salah satunya dalam penjemputan konsumen dari pintu ke pintu, kepopuleran ojek online tidak terlepas dari berbagai dampak-dampak yang merugikan, salah satunya adalah mengenai pelanggaran hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa transportasi ojek online yang dimintai harga berlebih oleh driver dengan itikad tidak baik. Identifikasi masalah yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen jasa transportasi ojek online yang dimintai harga berlebih oleh driver serta upaya hukum konsumen ojek online atas itikad tidak baik yang meminta harga berlebih. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Metode penelitian yang digunakan normatif empiris, spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer dan dianalisa deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan terkait perlindungan konsumen masih minim dilakukan terlebih konsumen pengguna jasa ojek online, mengenai keluhan konsumen juga pelaku usaha dalam hal ini perushaan ojek online masih kurang maksimal menyediakan layanan keluhan yang dapat memecahkan masalah antara konsumen dengan driver. Upaya hukum konsumen dapat mencakup pengajuan keluhan kepada YLKI, BPKN dan BPSK serta mediasi, dan ranah hukum lebih lanjut yaitu pengadilan. Maka dari itu, butuh dukungan dari pemerintah terutama kementrian perhubungan dalam hal pengawasan demi terciptanya perlindungan konsumen yang stabil. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Online Transportation, Consumers, Consumer Rights Transportasi Online, Konsumen, Hak Konsumen | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Sofia Nuur Maharani | |||||||||
Date Deposited: | 08 Aug 2024 11:58 | |||||||||
Last Modified: | 08 Aug 2024 11:58 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39071 |
Actions (login required)
View Item |