Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI DOKUMEN ALTERNATIF PENGGANTI SURAT NIKAH MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) UNTUK PASANGAN NIKAH SIRI DALAM PENCATATAN SIPIL KARTU KELUARGA (Studi Kasus di Disdukcapil Kota Serang)

SAFITRI RAMADHANTI, ADE (2024) IMPLEMENTASI DOKUMEN ALTERNATIF PENGGANTI SURAT NIKAH MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) UNTUK PASANGAN NIKAH SIRI DALAM PENCATATAN SIPIL KARTU KELUARGA (Studi Kasus di Disdukcapil Kota Serang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
BAB 2_Ade Safitri Ramadhanti (1111200379).pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[img] Text
BAB 3_Ade Safitri Ramadhanti (1111200379).pdf
Restricted to Registered users only

Download (145kB)
[img] Text
BAB 4_Ade Safitri Ramadhanti (1111200379).pdf
Restricted to Registered users only

Download (213kB)
[img] Text
BAB 5_Ade Safitri Ramadhanti (1111200379).pdf
Restricted to Registered users only

Download (50kB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Ade Safitri Ramadhanti (1111200379).pdf
Restricted to Registered users only

Download (182kB)
[img] Text
Lampiran_Ade Safitri Ramadhanti (1111200379).pdf
Restricted to Registered users only

Download (833kB)
[img] Text
SKRIPSI ADE SAFITRI RAMADHANTI 111120037.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI ADE SAFITRI RAMADHANTI 111120037_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (565kB)

Abstract

The requirements for issuing a Certificate of Family are contained in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2008 concerning requirements and procedures for population registration and civil registration, Article 12 paragraph (1) requires a marriage certificate/certificate of nikah, however, the central government in order to make efforts to collect data from all residents through The Certificate of Family makes a policy of simplifying the requirements for implementing the Statement of Absolute Responsibility Letter (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)) which is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 concerning formulas and books used in population administration. This provision provides space for married couples who are not registered to have a Certificate of Family provided that there is a special note listed on the Certificate of Family that the marriage is not recorded. Giving Certificate of Family actually creates a number of problems for women and children. Based on this background, the researcher identified two problems, namely how to implement a replacement document for a marriage certificate using a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) for unregistered married couples in the Certificate of Family civil registration and the legal consequences that could arise from the issuance of a Certificate of Family for unregistered married couples. The theory used is the theory of legal certainty and legal consequences. This research uses empirical juridical. The research specifications used are analytical descriptive research, using primary data sources and secondary data. The data collection techniques for this research are field research and literature. Data analysis uses a qualitative approach. The research results showed that the Serang City Dukcapil Office only issued SPTJM in the format created by the Ministry of Home Affairs. implementing SPTJM can be an alternative to the problem of completing the requirements in managing the issuance of a Certificate of Family. However, it is not in accordance with the law regarding the validity of marriage in Indonesian positive law and interferes with the realization of legal certainty for Indonesian society. As a result, it creates problems that can harm the lives of children and wives regarding offspring, property and so on.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorTAHIR, PALMAWATI195902031986012002
Thesis advisorASNAWI, ACENG196010251990031001
Additional Information: Persyaratan penerbitan Kartu Keluarga terdapat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 12 ayat (1) memerlukan memerlukan Akta perkawinan/surat nikah akan tetapi Pemerintah pusat dalam rangka melakukan upaya pendatan semua penduduk melalui Kartu Keluarga membuat kebijakan penyederhanaan persyaratan pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formular dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki Kartu Keluarga dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di Kartu Keluarga bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian Kartu Keluarga itu justru menimbulkan sejumlah problematika terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil dua identifikasi masalah yaitu bagaimana implementasi dokumen pengganti surat nikah penggunaan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pasangan nikah siri dalam pencatatan sipil Kartu Keluarga dan akibat hukum yang dapat timbul dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri. Teori yang digunakan teori kepastian hukum dan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian deskriptif analitis, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis data mengunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Disdukcapil Kota Serang hanya mengeluarkan SPTJM dengan format yang sudah dibuat oleh Kemendagri. penerapan SPTJM dapat menjadi alternatif permasalahan kelengkapan persyaratan dalam mengurus penerbitan Kartu Keluarga. Namun, tidak sesuai dengan undang-undang mengenai keabsahan perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan mengganggu terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan kehidupan anak dan istri mengenai keturunan, harta dan lain sebagainya.
Uncontrolled Keywords: Unregistered Marriage, Certificate of Family, SPTJM Nikah siri, Kartu Keluarga, SPTJM
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Ade Safitri Ramadhanti
Date Deposited: 10 Aug 2024 13:17
Last Modified: 10 Aug 2024 13:17
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38970

Actions (login required)

View Item View Item