Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA TERMOHON DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pandeglang)

Aulia Haniefa, Nida (2024) KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA TERMOHON DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pandeglang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_Fulltext..pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (288kB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (255kB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (167kB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (47kB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_Referensi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB)
[img] Text
Nida Aulia Haniefa_1111200233_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (562kB)

Abstract

In fact, the authority of the state attorney in the administrative field is not widely known by the public. In the function of the prosecutor as a state lawyer, the prosecutor acts to represent the interests of the state or the government in the realm of civil law and state administration to support the implementation of good governance in accordance with the function of the government as an executive institution that carries out the public interest. The method used in answering the formulation of this research problem is a type of empirical juridical research. Empirical juridical research or called field research is to examine the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The juridical approach intended is that the law is seen as a norm or das sollen). Based on the authority of the Prosecutor in the field of civil and state administration, in this case, the State Attorney is attribution given based on article 30 paragraph 2 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which states "In the field of civil and state administration, the prosecutor's office with special powers, can act both inside and outside the court for and on behalf of the state or government." In this case, the Prosecutor's Office has the authority to act on behalf of the central/regional government, SOEs/BUMDs as the respondent with a special power of attorney/subsidy power of attorney in carrying out its functions and duties. It is hoped that in the future the existence of the State Attorney will be clarified so that the public is not confused by the existence of the State Attorney.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMohamad, Fasyehhudin196212112001122001
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Additional Information: Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Kenyataanya terhadap jaksa pengacara negara di bidang tata usaha sebagai kuasa ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa termohon dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.SRG. Teori yang digunakan teori kewenangan dan teori penyelesaian sengketa tata usaha negara. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber datanya yakni data primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif serta lokasi yang digunakan adalah Kejaksaan Negeri Pandeglang dan perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat 3 kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara terdiri dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, dalam pelaksaan bantuan hukum dengan jaksa pengacara negara diperlukan adanya pertimbangan hukum dan hubungan kerja sama antara pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Saran dari hasil penelitian ini yaitu pihak kejaksaan perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada tiap tiap lembaga pemerintah khusunya pada peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa baik itu di bidang perdata maupun tata usaha negara keberadaanya diperjelas agar masyarakat tidak bingung dengan keberadaan Jaksa pengacara Negara.
Uncontrolled Keywords: State Attorney, Dispute Resolution, tun jaksa pengacara negara, penyelesaian sengketa, tun
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: NIDA AULIA HANIEFA
Date Deposited: 08 Aug 2024 10:25
Last Modified: 08 Aug 2024 10:25
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38955

Actions (login required)

View Item View Item