Sundari Darmastuty, Asri (2024) PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERPONG- BALARAJA PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 921/Pdt.G/2019/PN.Tng). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_02.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_03.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_04.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_05.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
Text
Asri Sundari Darmastuty_1111170016_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
In human lives, land plays a crucial role as a source of prosperity, welfare, and livelihood. The ownership and mastery of land are fundamental rights of all individuals, regulated and protected by law. Compensation issues in land acquisition for public interest often. become sources of conflict between the people and the government. One such issue is objections to the determination of compensation provided by the government to eligible citizens, as the compensation value is considered inadequate and not commensurate with the loss. This study will examine how the government has implemented objections to compensation for land owned by Ir. Rudi Dermawan in the construction of the Serpong- Balaraja toll road and the considerations of the judge in the verdict of Court Decision Number 921/Pdt.G/2019/PN.Tng. This research employs a normative juridical approach with a statutory framework. The primary data source is secondary data in the form of literature studies (Statute research), supported by primary data in the form of field research. The research is conducted using a descriptive-qualitative approach. It has been concluded that the provision of compensation for land acquisition for public interest in the construction of the Serpong-Balaraja toll road is not yet justifiable and reasonable and has not prioritized the principles of justice and legal protection because the compensation provided has not covered intangible losses. When handling objections to compensation filed in court, judges need to apply diligence through Article 132 of the HIR to ensure smooth proceedings and that the testimony can be legally used, thus achieving justice and truth
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tanah dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Menguasai dan memiliki tanah adalah hak asasi semua orang yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum sering kali menjadi sumber konflik antara rakyat dan pemerintah. Salah satunya adalah adanya keberatan penentuan ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berhak karena dianggap nilai ganti rugi tidak layak dan sesuai dengan kerugian. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana upaya atas keberatan ganti kerugian yang dilaksanakan oleh Pemerintah atas tanah hak milik Ir. Rudi Dermawan pada pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 921/Pdt.G/2019/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach). Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan (Statute research) dan ditunjang data primer berupa pendekatan lapangan (Field Research). Penelitian disusun menggunakan pendekatan deskripstif-kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pengadaan tanah demi kepentingan umum pada pembangunan jalan tol Serpong Balaraja belum layak dan patut dan belum mengedepankan asas keadilan serta perlindungan hukum karena pemberian ganti kerugian belum mencangkup terhadap kerugian imateriel. Dalam menangani permohonan keberatan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon keberatan ke Pengadilan, Hakim perlu menerapkan keaktifan melalui ketentuan pasal 132 HIR agar persidangan berjalan lancar dan keterangan itu dapat dipergunakan secara hukum, sehingga keadilan dan kebenaran dapat tercapai. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Land Acquisition, Public Interest, Judicial Considerations. Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pertimbangan Hakim | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Asri Sundari Darmastuty | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Aug 2024 11:36 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Aug 2024 11:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38840 |
Actions (login required)
 |
View Item |