NURUL FITRI, AULIA (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR: 151/PID.SUS/2019/PN SBW). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_CP.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_02.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_03.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_04.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_05.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text Aulia Nurul Fitri_1111200142_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Indonesian Migrant Workers are Indonesian citizens who will be, are currently, or have been working for wages outside the territory of the Republic of Indonesia. However, legal protection efforts for Indonesian Migrant Workers who become victims of criminal acts are still not being implemented optimally. One of these efforts is the fulfillment of restitution rights for victims. The issues identified in this study include: what are the judges' considerations in determining the fulfillment of restitution for Indonesian Migrant Worker victims? What are the legal protection efforts for Indonesian Migrant Worker victims? The theories used are the Ratio Decidendi Theory and the Legal Protection Theory. The method used is Normative Juridical with a Case Study Approach, a type of Qualitative Research. The research findings indicate that the judges' considerations in granting restitution rights to Indonesian Migrant Worker victims are that the defendants are proven guilty under the second charge based on Law Number 18 of 2017 concerning the Placement of Indonesian Migrant Workers, which does not yet regulate the right to restitution for Indonesian Migrant Worker victims. Legal protection efforts for Indonesian Migrant Workers only provide protection before, during, and after employment but do not offer protection for obtaining compensation if Indonesian Migrant Workers have become victims of criminal acts. Law enforcement officers, such as Public Prosecutors, should coordinate with the Witness and Victim Protection Agency to ensure that the supervision and enforcement of restitution for victims are carried out optimally. The conclusion of this issue is that law enforcement officers do not sufficiently consider compensation for Indonesian Migrant Worker victims, even though legal protection is intended to safeguard legal subjects through applicable laws and regulations. The recommendation is that the government should review regulations regarding the fulfillment of restitution rights for victims, and the government, through district and village elements, should provide socialization to the community regarding proper placement and registration in accordance with the applicable laws and regulations.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor FAJAR AL ARIF F, M. NOOF 198207312006041003 Thesis advisor FAUZI, AHMAD 198104152008011007
Additional Information:	Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia, namun upaya perlindungan hukum terhadap Migran Indonesia yang mejadi korban kejahatan tindak pidana masih belum dilaksanakan secara optimal. Salah satunya yaitu pemenuhan hak restitusi bagi korban. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pemenuhan restitusi terhadap korban Pekerja Migran Indonesia? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban Pekerja Migran Indonesia? Teori yang digunakan ialah Teori Ratio Decidendi dan Teori Perlindungan Hukum. Metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Studi Kasus, Jenis Penelitian Kualitatif, hasil Penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemenuhan hak restitusi oleh korban Pekerja Migran Indonesia para terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kedua berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang mana dimana Undang-undang tersebut belum mengatur mengenai hak restitusi bagi korban Pekerja Migran Indonesia. Upaya perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia hanya memberikan perlindungan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, tetapi tidak memberikan perlindungan untuk memperoleh ganti kerugian apabila Pekerja Migran Indonesia telah menjadi korban tindak pidana, seharusnya penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga pengawasan dan pengawalan terhadap pemenuhan restitusi bagi korban dilaksanakan secara optimal. Kesimpulan dari permasalahan ini ialah aparat penegak hukum kurang memperhatikan ganti kerugian bagi korban Pekerja Migran Indonesia padahal perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran Pemerintah harus melakukan peninjauan terhadap aturan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban dan Pemerintah melalui unsur kecamatan, desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penempatan, pendaftaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.
Uncontrolled Keywords:	Fulfillment of Restitution Rights, Legal Protection, Indonesian Migrant Workers Pemuhan Hak Restiusi, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum
Depositing User:	Mrs Aulia Nurul Fitri
Date Deposited:	06 Aug 2024 12:07
Last Modified:	06 Aug 2024 12:07
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38705

Actions (login required)

View Item