Rahma, Nadhifa (2024) KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SARANA PRASARANA USAHA NELAYAN TANJUNG PENI AKIBAT PERLUASAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_01.pdf Restricted to Registered users only Download (844kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_02.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_03.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_04.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_05.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Nadhifa Rahma_1111200082_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Indonesia, as an archipelagic country, has significant marine resource potential. Among the maritime economic sectors that can be developed, fisheries are a major mainstay. However, fishermen in Indonesia, including those in Tanjung Peni, face various challenges in implementing policies for the protection of facilities and infrastructure due to industrial expansion. Therefore, protection policies for fishermen's facilities and infrastructure are needed, one of which is through Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers, implemented by the Marine and Fisheries Office (DKP) of Banten Province. This study aims to identify the implementation of the authority of the DKP of Banten Province regarding the protection of fishermen's facilities and infrastructure due to industrial expansion and the obstacles faced. The theories used in this research are the Theory of Authority and Public Policy Theory. The method used is juridical-empirical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature research. The results of the study show that the Provincial Government delegates to the DKP of Banten Province based on Article 18 Paragraph (3) and Article 21 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016 to provide protection in the form of boat assistance, the creation of small PAS fishing gear, and proposed infrastructure solutions to address the relocation of fishermen. The main obstacles faced are uneven distribution of aid and ineffective contributions from stakeholders, which result in some fishermen not receiving adequate benefits. Bureaucratic constraints and lack of coordination among related parties slow down the implementation of public policies related to this protection. In conclusion, the DKP has carried out its authority in accordance with Law Number 7 of 2016, but there is still much room for improvement. The suggestion given is that the DKP of Banten Province should pay more attention to the rights of fishermen and enhance coordination with stakeholders to ensure the protection policies can be implemented more effectively and equitably.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar. Di antara sektor ekonomi maritim yang dapat dikembangkan, perikanan menjadi salah satu andalan utama. Namun, nelayan di Indonesia, termasuk yang berada di Tanjung Peni, menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sarana dan prasarana akibat perluasan industri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan sarana prasarana usaha nelayan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan kewenangan DKP Provinsi Banten terhadap perlindungan sarana prasarana usaha nelayan akibat perluasan industri serta hambatan yang dihadapinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan dan Teori Kebijakan Publik. Metode yang digunakan yuridis-empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah Pemerintah Daerah Provinsi mendelegasikan kepada DKP Provinsi Banten berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan berupa bantuan kapal, pembuatan alat tangkap kecil PAS, serta usulan solusi infrastruktur untuk mengatasi relokasi nelayan. Hambatan utama yang dihadapi adalah distribusi bantuan yang tidak merata dan kontribusi yang kurang efektif dari pemangku kepentingan, yang menyebabkan beberapa nelayan tidak mendapatkan manfaat yang cukup. Kendala birokrasi dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait memperlambat implementasi kebijakan publik terkait perlindungan tersebut. Kesimpulannya, DKP telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, namun masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Saran yang diberikan adalah agar DKP Provinsi Banten lebih memperhatikan hak-hak nelayan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan perlindungan dapat berjalan lebih efektif dan merata. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Authority, Protection, Fishermen Kewenangan, Perlindungan, Nelayan | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Mrs. Nadhifa Rahma | |||||||||
Date Deposited: | 08 Aug 2024 12:03 | |||||||||
Last Modified: | 08 Aug 2024 12:03 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38543 |
Actions (login required)
View Item |