Jerry Nugraha, Ahmad (2024) Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Sarana Penyelesaian Masalah Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_01.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_02.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_03.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_04.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_05.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text AHMAD JERRY NUGRAHA_1111170330_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB)

Abstract

One way to resolve sharia banking disputes is through arbitration at the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas), especially if the murabahah contract stipulates the resolution of sharia banking disputes. Based on the principles of justice, justice must be carried out based on the principles of speed, simplicity and low cost. Meanwhile, the settlement of sharia banking disputes in Basyarnas has determined court fees based on the amount of the claim in sharia banking dispute cases, of course this is the background for many people who prefer the litigation route in the Religious Courts. This thesis raises the issue of the effectiveness of Basyarnas as a means of resolving problems in sharia banking disputes as well as the legal consequences for parties who do not resolve sharia banking disputes in accordance with the murabahah agreement. The research method used in this research is a normative research approach using a statutory regulations approach and a case approach. The normative juridical method was obtained by collecting the necessary literature in the form of books, research journals, and statutory regulations regarding mediation, then an empirical juridical approach, namely by collecting further data taken from interviews with the Chairman of the Serang District Court & the people of Banten Province. The legislative approach used in this research refers to Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking & the decision of the Constitutional Court with case number 93/PUU- X/2012. Based on the research conducted, the research results showed that Basyarnas is not yet effective & efficient as a means of resolving problems in sharia banking disputes in Indonesia because Basyarnas has not been able to overcome the obstacles that exist in society and the legal consequences for parties who do not carry out sharia banking disputes according to the murabahah agreement. is that the agreement remains binding on both parties and cannot be cancelled. The suggestion in this research is that there is a need to reduce case costs lightly so that Basyarnas continues to have an existence as a means of resolving problems in sharia banking disputes.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Asnawi R, Aceng 196010251990031001 Thesis advisor Anwar, Jarkasi 197003012008121002
Additional Information:	Salah satu penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah melalui arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), terlebih apabila didalam akad murabahah telah diatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan asas peradilan, peradilan harus dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Basyarnas telah ditentukan biaya perkara berdasarkan besarnya nilai tuntutan dalam perkara sengketa perbankan syariah, tentu hal ini melatarbelakangi banyaknya masyarakat yang lebih memilih jalur litigasi di Pengadilan Agama. Dalam skripsi ini diangkat permasalahan tentang efektivitas Basyarnas sebagai sarana penyelesaian masalah dalam sengketa perbankan syariah serta akibat hukum bagi pihak yang tidak menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai akad murabahah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif didapatkan dengan mengumpulkan literatur yang diperlukan berupa buku-buku, jurnal hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan tentang mediasi, kemudian pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data selanjutnya yang diambil dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negri Serang & masyarakat Provinsi Banten. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nonor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah & putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 93/PUU-X/2012. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil penelitian bahwa belum efektif & efesien Basyarnas sebagai sarana penyelesaian masalah dalam sengketa perbankan syariah di Indonesia sebab Basyarnas belum bisa memgatasi kendala-kendala yang hadir di masyarakat dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan sengketa perbankan syariah menurut akad murabahah adalah perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Perlunya penurunan biaya perkara yang ringan sehingga Basyarnas tetap memiliki eksistensi sebagai sarana penyelesaian permasalahan dalam sengketa perbankan syariah. Kata Kunci
Uncontrolled Keywords:	Effectiveness, Basyarnas, Sharia Banking. Efektifitas, Basyarnas, Perbankan Syariah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ahmad jerry nugraha
Date Deposited:	31 Jul 2024 11:41
Last Modified:	31 Jul 2024 11:41
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38518

Actions (login required)

View Item