DIAHNINGRUM, KHORIE (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENGURANGI PENCEMARAN UDARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_01.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_02.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_03.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_04.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_05.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Khorie Diahningrum_1111200184_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (26MB) | Request a copy |
Abstract
The right to a good and healthy environment is part of human rights. The right to a good and healthy environment as a human right is the right to have an environment that enables a dignified and prosperous life. Based on this understanding, the adjective “good and healthy” in the phrase “right to a good and healthy environment” refers to the basic environmental quality requirements necessary for humans to lead a good and healthy life. However, air quality in the natural environment can never be said to be clean from air pollution, especially in urban areas such as DKI Jakarta. Thus, the government formed an emission test policy for motorized vehicles, as an effort to reduce air pollution caused by vehicle exhaust gases through DKI Jakarta Governor Regulation Number 66 of 2020 concerning Motor Vehicle Exhaust Gas Emission Tests implemented by the DKI Jakarta Provincial Environment Agency. This study aims to describe and analyze the implementation of emission test policies in reducing air pollution, as well as the obstacles faced in its implementation. This research aims to describe and analyze the implementation of emission testing policy in reducing air pollution, as well as the obstacles faced in its implementation. The aim is to provide theoretical and practical understanding of government actions, as well as provide input for legal development and policy updates. The research method used is empirical juridical method with a qualitative approach. Data was obtained through field studies and analysis of relevant regulations and legal literature. The analysis includes an understanding of government action and law enforcement. Based on the research until 2024, only 0.84% of two-wheeled vehicles and 34.3% of four-wheeled vehicles have undergone emission tests from a total population of 16,519,197 and 4,111,231 vehicles respectively. This shows that emission testing has not made a significant difference in improving pollution in DKI Jakarta. Although there are some cities that have improved, the impact is not significant enough. The government needs to continue to evaluate the emission test policy and its law enforcement. This research is expected to provide a better understanding of the implementation of the motor vehicle exhaust emission test policy in reducing air pollution, as well as provide recommendations to improve the success of the policy.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia merupakan hak untuk memiliki lingkungan yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Berdasarkan pengertian tersebut, kata sifat "baik dan sehat" dalam frasa "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" merujuk pada persyaratan dasar kualitas lingkungan yang diperlukan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang baik dan sehat. Akan tetapi, kualitas udara di lingkungan alam tidak pernah bisa dikatakan bersih dari pencemaran udara, khususnya di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta. Dengan demikian, pemerintah membentuk kebijakan uji emisi terhadap kendaraan bermotor, sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh gas buang kendaraan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan uji emisi dalam mengurangi pencemaran udara, serta hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai tindakan pemerintah, serta memberikan masukan bagi perkembangan hukum dan pembaruan kebijakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan analisis terhadap peraturan-peraturan serta literatur hukum terkait. Analisis meliputi pemahaman tentang tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Berdasarkan penelitian hingga tahun 2024, hanya 0,84% kendaraan roda dua dan 34,3% kendaraan roda empat yang telah menjalani uji emisi dari total populasi masing-masing 16.519.197 dan 4.111.231 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa uji emisi belum memberikan perubahan signifikan terhadap perbaikan pencemaran di DKI Jakarta. Meski ada beberapa kota yang mengalami perbaikan, dampaknya tidak cukup signifikan. Pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan uji emisi dan penegakan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor dalam mengurangi pencemaran udara, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Emission Test, Air Pollution, and DKI Jakarta Provincial Environment Agency. Uji Emisi, Pencemaran Udara, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Khorie Diah Ningrum | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Jul 2024 11:06 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Jul 2024 11:06 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38497 |
Actions (login required)
 |
View Item |