QATRUNADA MUHSIN, DHAWIA (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL KESUSILAAN PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA (STUDI PUTUSAN NOMOR 353/Pid.B/2022/PN Cbi). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_02.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_03.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_04.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_05.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text (SKRIPSI) DHAWIA QATRUNADA MUHSIN_1111200391_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)

Abstract

Crimes of sexual violence can affect anyone, unfortunately, people with disabilities, especially those with mental disabilities, become their victims. The lack of fair legal enforcement in punishing the perpetrators prevents people with disabilities, including those with cognitive disabilities, from receiving justice or legal protection, as demonstrated in the sexual violence case with verdict number 353/Pid.B/2022/PN Cbi. The research problem in this study revolves around the enforcement of criminal law against sexual violence perpetrators and the provision of legal protection for victims of sexual violence who have mental disabilities. The study employs the theories of criminal law enforcement and legal protection. The study uses a normative legal approach, incorporating a case study methodology. The results of the study show that in verdict No. 353/Pid.B/2022/PN Cbi, there are still factors of legal enforcement that have not been fulfilled, such as substantive law, law enforcement agencies, facilities and infrastructure, and legal culture, which have resulted in legal problems so that victims with mental disabilities do not receive justice. Additionally, victims of sexual violence with mental disabilities do not receive legal protection due to the absence of a specific law governing mental disabilities. Existing laws, like the Criminal Code (KUHP), primarily focus on the perpetrators rather than the victims, leading to less comprehensive legal protection for the victims. We conclude that numerous unfulfilled factors prevent legal enforcement from reaching its full potential, and the implementation of legal protection for victims with disabilities remains suboptimal. The suggestion is for law enforcement agencies to align themselves with victims with disabilities and for the government and DPR to enact specific laws for individuals with mental disabilities.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor MOHAS, MUHYI 196109212000121001 Thesis advisor FAJAR AL ARIF F, M. NOOR 198207312006041003
Additional Information:	Tindak pidana pemerkosaan dapat menimpa siapa saja, mirisnya penyandang disabilitas tuna grahita menjadi korbannya. Tidak ditegakannya hukum secara adil dalam menghukum pelaku membuat penyandang disabilitas tuna grahita tidak mendapatkan keadilan maupun perlindungan hukum, sebagaimana contoh dalam kasus pemerkosaan dengan nomor putusan 353/Pid.B/2022/PN Cbi. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehaan seksual kesusilaan pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tuna grahita dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tuna garahita. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakann hukum pidana dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan kasus. Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa dalam putusan No. 353/Pid.B/2022/PN Cbi masih adanya faktor penegakan hukum yang belum terpenuhi seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukumnya masih lemah yang mengakibatkan terciptanya masalah hukum sehingga korban penyandang disabilitas tuna grahita tidak mendapatkan keadilannya. Selain itu, perlindungan hukum tidak didapatkan oleh korban perempuan penyandang disabilitas tuna grahita dikarenakan belum adanya undang-undang secara khusus yang mengatur tentang disabilitas tuna grahita, pengaturan undang-undang yang berlaku hari ini hanya mengatur secara umum saja seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pengaturannya masih banyak berfokus pada pelaku dan kurangnya memerhatikan korban sehingga mengakibatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kurang maksimal. Kesimpulan penegakan hukum masih kurang maksimal dikarenakan masih banyak faktor yang tidak terpenuhi dan perlindungan hukum yang diberikan untuk korban penyandang disabilitas belum berjalan dengan maksimal. Saran aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas diri dalam menangani kasus dengan korban penyandang disabilitas dan pemerintah dan DPR membuat undang-undang khusus untuk penyandang disabilitas tuna grahita.
Uncontrolled Keywords:	Rape, Intellectual Disabilities, Law Enforcement, Legal Protection Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas Tuna Grahita, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dhawia Qatrunada Muhsin
Date Deposited:	31 Jul 2024 11:11
Last Modified:	31 Jul 2024 11:11
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38483

Actions (login required)

View Item