FADILAH, HUSNATUL (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 69/PID.SUS-TPK/2022/PN SRG DAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PLG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
HusnatulFadilah_1111200162_02.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_03.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_04.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_05.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HusnatulFadilah_1111200162_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Judges at the Serang District Court and the Palembang District Court have found the Village Head guilty in a corruption case involving the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), which is a program from the Ministry of Lands to accelerate land data collection. The two defendants committed acts of corruption using the same method, namely by increasing the registration rate from the rate determined at the joint meeting and stated in the joint decision letter (SKB). The problem in this research is that the two defendants who had committed similar actions and both were Village Heads, were then charged with the same article by each Public Prosecutor, namely with an alternative indictment, namely the 1st indictment under article 12 letter e of the Law. - RI Law number 31 of 1999 concerning the eradication of Corruption Crimes as amended and supplemented by RI Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to RI Law number 30 of 1999 in conjunction with article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code OR to -2 with article 11 of Republic of Indonesia Law number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended and supplemented by Republic of Indonesia Law number 20 of 2001 concerning amendments to Law number 31 of 1999 in conjunction with article 55 (1) k3- 1 of the Criminal Code. However, in their decisions, the Serang District Court Judge and the Palembang District Court Judge imposed very different sentences. The theory used is the theory of judge's consideration and justice. The research method used is Normative Juridical with descriptive analytical research specifications. Research data was obtained from two types of data, namely primary data in the form of interviews with Criminal Experts and secondary data with an approach to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Palembang telah menetapkan Kepala Desa terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan menjadi program dari Kementrian Pertanahan sebagai percepatan pendataan tanah. Kedua terdakwa melakukan tindakan korupsi dengan modus yang sama, yaitu dengan menaikan tarif pebdaftaran dari tarif yang telah ditentukan dalam rapat bersama dan yang telah tertuang dama surat keputusan bersama (SKB). Permasalahan dama penelitian ini, kedua terdakwa yang telah melakukan tindakan yang serupa dan keduanya merupakan seorang Kepala Desa, kemudian didakwakan dengan pasal yang sama oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan dakwaan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 dengan pasal 12 huruf e Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 30 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU ke-2 dengan pasal 11 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) k3-1 KUHP. Namun dalam putusannya Hakim Pengadilam Negeri Serang dan Hakim Pengadilan Nrgeri Palembang menjatuhkan pidana yang terpaut sangat jauh. Teori yang digunakan adalah teori Pertimbangan Hakim dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari dua jenis data, yaitu data primer berupa wawancara dengan Ahli Pidana dan data sekunder dengan pendekatan terhadap Undang-Undang undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 30 tahun 1999. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Corruption Crime, Village Head, Court Decision Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa, Putusan Pengadilan | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Husnatul f Husnatul Fadilah/HF Noneng | |||||||||
Date Deposited: | 31 Jul 2024 11:44 | |||||||||
Last Modified: | 31 Jul 2024 11:44 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38412 |
Actions (login required)
View Item |