Wahyuni Handayani, Tri (2024) TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 fullteks.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 02.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 03.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 04.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 05.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 ref.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
Text
Tri Wahyuni Handayani_1111170055 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The government revised Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection has not provided a deterrent effect and has not been able to comprehensively suppress cases of sexual violence against children so that the government issued chemical castration sanctions, castration sanctions contained in Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection hereinafter referred to as Law No. 17 of 2016. However, the chemical castration sanction has made some people have opinions, some are pros and cons. The problem identification in this thesis is how is the position of chemical castration as a form of sanction in the punishment system in Indonesia and how is the chemical castration action against perpetrators of child sexual abuse in the perspective of punishment. The method used is normative juridical. The specification of this research is done by analytical descriptive. The data sources used are secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results in this study are, the position of chemical castration in the punishment system in Indonesia which is found in Article 81 paragraph (7) of Law No.17 of 2016 cannot be said to be an action, main, or additional sanction. The castration action has deviated from the meaning or principle of the double track system theory so that the action should be a remedy for the perpetrator. The action of chemical castration against perpetrators of child sexual abuse seen from the theory of punishment is only fulfilled as a retaliation, but currently the Indonesian state in the purpose of punishment adheres to a combined theory so as to make the perpetrator deterrent and there is improvement and prevention as well. But when viewed from the negative effects of castration and damage the body, then chemical castration sanctions are only just retaliation not accompanied by improvement.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu secara komprehensif menekan kasus kekerasan seksual pada anak sehingga pemerintah mengeluarkan sanksi kebiri kimia, sanksi kebiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU No.17 Tahun 2016. Namun sanksi kebiri kimia tersebut membuat beberapa kalangan berpendapat ada yang pro maupun kontra. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan kebiri kimia sebagai bentuk sanksi dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimanakah tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam perspektif pemidanaan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dalam penelitian ini adalah, kedudukan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang tedapat pada pasal 81 ayat (7) UU No.17 Tahun 2016 tidak dapat dikatan sebagai sanksi tindakan, pokok, maupun tambahan. Tindakan kebiri telah menyimpangi arti atau prinsip dari teori double track system sehingga tindakan tersebut seharusnya sebagai sebuah perbaikan bagi pelaku. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dilihat dari teori pemidanaan hanya terpenuhi sebagai sebuah pembalasan, namun saat ini negara Indonesia dalam tujuan pemidanaannya menganut teori gabungan sehingga membuat pelaku jera dan adanya perbaikan serta pencegahan juga. Tetapi jika dilihat dari efek kebiri yang negatif dan merusak tubuh, maka sanksi kebiri kimia hanya sekedar berifat pembalasan bukan diiringi perbaikan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Chemical Castration, Child Sexual Abuse, Punishment. Tindakan, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Anak, Pemidanaan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Tri Wahyuni Handayani | |||||||||
| Date Deposited: | 17 Jul 2024 12:20 | |||||||||
| Last Modified: | 17 Jul 2024 12:20 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38350 |
Actions (login required)
 |
View Item |