ADHI PRADANA, WIRAWAN (2024) OPTIMALISASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENYELENGGARA DAN PENGAWAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA CIKUPA KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_02.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_03.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_04.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_05.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text (SKRIPSI) WIRAWAN ADHI PRADANA_1111170246_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)

Abstract

The Village Head Election (hereinafter referred to as the Village Head Election) is a democratic party held by the village community as an implementation of people's sovereignty. In 2021, Tangerang Regency will hold simultaneous village elections in 77 villages and one of them is Cikupa Village, Cikupa District, Tangerang Regency. The implementing regulations for the village elections are contained in Permendagri number 112 of 2014 concerning Village Head Elections which is the guideline for implementing Village Head Elections. The problem that occurs is that in the Minister of Home Affairs Regulation the Village Election Committee also has the task of being a supervisory party, this makes the burden on the committee's performance not optimal and the supervision aspect becomes less effective. If supervision of the village elections is less effective, then the Village Consultative Board becomes the front gate in overseeing the implementation of the village elections. Therefore, the author chose this title. The identification of the problem in this research is: What is the role of the Village Consultative Board as organizer and supervisor in the Village Election in Cikupa Village, Cikupa District, Tangerang Regency and what are the constraints and obstacles of the Village Consultative Board in implementing the Village Election in Cikupa Village, Cikupa District, Tangerang Regency. This research uses two theories, namely: authority theory and democracy theory. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach, where the author collects data by means of interviews. The research data sources are primary data and secondary data. The research results show that the Village Consultative Board in its role as organizer has done quite well by forming a Village Election committee and a supervisory committee, but because this committee is ad hoc, its performance is less than optimal. The role of the Village Consultative Board in supervision is considered passive and less preventive. The advice the author can give is that in the future it can be well prepared, and the Central Government makes policies towards parties in organizing Village Elections.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor MUIN, FATKHUL 198311282009121002 Thesis advisor RIESTA DEWI, LIA 197508182005012002
Additional Information:	Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada tahun 2021, Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Pilkades Serentak di 77 Desa dan salah satunya ialah Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Aturan pelaksana Pilkades tertuang dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades yang menjadi pedoman pelaksanaan Pilkades. Permasalahan yang terjadi ialah pada Permendagri tersebut panitia Pilkades merangkap tugas sebagai pihak pengawas, hal ini membuat beban kinerja panitia menjadi tidak optimal dan aspek pengawasan menjadi kurang efektif. Jika dalam pengawasan Pilkades kurang efektif, maka Badan Permusyawaratan Desa menjadi gerbang terdepan dalam mengawal pelaksanaan Pilkades. Oleh karenanya, penulis mengangkat judul ini. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara dan pengawas dalam Pilkades di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan Bagaimana kendala dan hambatan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu: teori kewenangan dan teori demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana peneliti mengambil data dengan cara wawancara. Dengan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa dalam kewenangannya sebagai penyelenggara sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan membentuk panitia Pilkades dan panitia pengawas, namun dikarenakan panitia ini bersifat ad hoc maka kinerjanya kurang optimal. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dinilai pasif dan kurang preventif, saran yang dapat peneliti berikan ialah agar kedepannya dapat dipersiapkan dengan baik, dan pemerintah pusat membuat kebijakan terhadap pihak dalam penyelenggaraan Pilkades.
Uncontrolled Keywords:	Village Election, Village Consultative Board, Supervision Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Wirawan Adhi Pradana
Date Deposited:	16 Jul 2024 12:06
Last Modified:	16 Jul 2024 12:06
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38039

Actions (login required)

View Item