MAULIDA, ROZFIKA (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KAMPUS GUNADARMA DEPOK JAWA BARAT). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Rozfika Maulida_1111190106_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Rozfika Maulida_1111190106_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Rozfika Maulida_1111190106_02.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) |
|
Text
Rozfika Maulida_1111190106_03.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) |
|
Text
Rozfika Maulida_1111190106_04.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) |
|
Text
Rozfika Maulida_1111190106_05.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
Text
Rozfika Maulida_1111190106_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) |
|
Text
Rozfika Maulida_111190106_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) |
Abstract
vigilantism (eigenrichting) is an act of exercising rights according to one's own will which is arbitrary, without the consent of other interested parties, implementing sanctions by individuals/groups that will cause losses. It's just that the severity of sanctions carried out by individuals or groups is difficult to measure, because the masses can sometimes act as they please and are uncontrolled. This research discusses the provisions of criminal law regarding vigilantism and how law enforcers deal with criminal acts of vigilantism using the rule of law theory and law enforcement theory. This research was carried out at the Gunadarma Campus, Depok, West Java using qualitative methods, the data sources used in this research were primary data and secondary data. Primary data is data obtained by coming directly to the field through observation and interviews, while secondary data is data obtained from documentation. Data collection through interviews, observation and documentation. Next, the collected data is processed and analyzed according to the existing problems. The results obtained from this research are that the provisions for criminal acts of taking the law into your own hands are not specifically regulated in the Criminal Code, but there are several articles that are capable of punishing perpetrators of criminal acts of taking the law into your own hands, namely Article 170 of the Criminal Code concerning Beatings, Articles 351 to 354 concerning Assault, and Article 406 regarding Damage to Goods. Then the results of an interview between researchers and one of the Depok Metro Police officers are that efforts to overcome criminal acts of taking the law into their own hands can be done with two efforts, including Preventive Efforts and Repressive Efforts. Preventive efforts are efforts to deal with non-penal crimes which are referred to as efforts outside criminal law, while repressive efforts are efforts carried out through criminal law channels which focus on eradication.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap main hakim sendiri serta cara penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri dengan teori negara hukum dan teori penegakan hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Gunadarma Depok Jawa Barat dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui datang langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketentuan tindak pidana main hakim sendiri tidak diatur secara khusus dalam KUHP namun ada beberapa pasal yang mampu menghukum pelaku tindak pidana main hakim sendiri yakni dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 hingga 354 tentang Penganiayaan, serta Pasal 406 tentang Perusakan Barang. Lalu hasil dari wawancara antar peneliti dengan salah satu polisi Polres Metro Depok yaitu upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri dapat dilakukan dengan dua upaya diantaranya Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan non penal disebut sebagai upaya diluar hukum pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana yang menitikberatkan pada pemberantasan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Eigenrechting, Law Enforcement, Crime Main Hakim Sendiri, Penegakan Hukum, Kejahatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Rozfika Maulida | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Jun 2024 10:35 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Jun 2024 10:35 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36810 |
Actions (login required)
 |
View Item |