Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP IZIN PEMASANGAN JARINGAN KABEL FIBER OPTIK DALAM KESELAMATAN PENGGGUNA JALAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

Tiar, Meta (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP IZIN PEMASANGAN JARINGAN KABEL FIBER OPTIK DALAM KESELAMATAN PENGGGUNA JALAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Meta Tiar_1111200302_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (633kB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (229kB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (518kB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (163kB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (52kB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (196kB)
[img] Text
Meta Tiar_1111200302_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (568kB)

Abstract

The authority for granting permits for the installation of fiber optic cable networks in road user safety has been regulated in Jakarta Governor Regulation Number 106 of 2019 concerning guidelines for the implementation of utility network infrastructure. Article 1, number 17 of Jakarta Governor Regulation Number 14 delegates authority related to the Permit for Utility Network Placement to DPMPTSP. The current issue regarding fiber optic cable networks in Jakarta neighborhoods is under investigation, as the disorderly arrangement of cables needs to be addressed to create a better environment for all residents. The purpose of this research is to understand and explain the implementation of the Jakarta Provincial Government's authority regarding permits for the installation of fiber optic cable networks in road user safety. Additionally, it aims to elucidate the obstacles to the implementation of the Jakarta Provincial Government's authority regarding permits for the installation of fiber optic cable networks in road user safety. The research method used in this study is juridical empirical method with descriptive-analytical research specifications. Data collection method employed is qualitative juridical method. The authority for granting permits for the installation of fiber optic cable networks in road user safety during the issuance of permits for the establishment of fiber optic cable networks indicates that there are still parties who overlook the establishment and maintenance process, resulting in numerous casualties due to these fiber optic cables. Additionally, there are still obstacles in the permit issuance process. Moreover, the efforts of the Jakarta provincial government are not yet optimal, and the lack of budgetary allocation prevents the implementation of fiber optic cable networks through underground cable installation methods.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIkomatussuniah, Ikomatussuniah198002242014042001
Thesis advisorRayhan, Ahmad199409282020121008
Additional Information: Kewenangan penyelenggaraan pemberian izin pemasangan jaringan kabel fiber optik dalam keselamatan pengguna jalan telah diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur jaringan utilitas Pasal 14 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 bahwa kewenangan terkait izin Penempatan Jaringan Utilitas kepada DPMPTSP sebagai dasar pemberian izin. Kondisi di lapangan terkait jaringan kabel fiber optik menjadi permasalahan yang saat ini sedang peneliti dalami, permasalahan semrawutnya kabel di pemukiman Jakarta harus diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh warganya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan menjelaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap izin pemasangan jaringan kabel fiber optik dalam keselamatan pengguna jalan, selain itu juga untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap izin pemasangan jaringan kabel fiber optik dalam keselamatan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian berasal dari data primer yaitu melalui wawancara izin pemasangan jaringan kabel fiber optik dalam keselamatan pengguna jalan dalam pemberian izin pendirian jaringan kabel fiber optik dalam menunjukan bahwa masih terdapat pihak yang kurang memperhatikan alur pendirian hingga perawatannya yang mengakibatkan banyak korban akibat kabel fiber optik tersebut, kemudian masih ada hambatan yang dialami dalam proses pemberian izinnya, selain itu upaya pemerintah provinsi DKI pun masih terlebih belum maksimal, serta kurangnya anggaran menyebabkan jaringan kabel fiber optik belum bisa diterapkan dengan metode penanaman kabel di bawah tanah.
Uncontrolled Keywords: Authority, DPMPTSP, Fiber Optic Cable Network Installation Permit. Kewenangan, DPMPTSP, Izin Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Meta Tiar
Date Deposited: 24 Jun 2024 11:06
Last Modified: 24 Jun 2024 11:06
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36570

Actions (login required)

View Item View Item