Meylana, Hendra (2024) PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020. Master thesis, Universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (39MB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_02.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_03.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_04.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_05.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
|
Text
HENDRA MEYLANA_7773200047_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (37MB) |
Abstract
Domestic Violence (KDRT) includes human rights violations as regulated in the Criminal Code (KUHP). In order to reduce the increasing number of domestic violence cases, the government is implementing a Restorative Justice policy from the examination stage to the investigation stage. The problem identification in this research is 1) How is Restorative Justice implemented in handling criminal acts of Domestic Violence based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020?; 2) What are the obstacles to implementing Restorative Justice in handling criminal acts of domestic violence? This research uses a normative juridical method with a case approach. The research results found 1) The application of Restorative Justice in handling domestic violence crimes has referred to Article 7-14 of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Domestic violence crimes that can be reconciled through Restorative Justice are limited to no more than 5 years in prison with a maximum loss of IDR 2.5 million. Restorative Justice will only be applied to domestic violence cases where peace efforts have been made by the suspect and victim; 2) Obstacles to implementing Restorative Justice in handling domestic violence crimes include legal substance and legal culture. Regarding legal substance, it is known that there are still shortcomings in the PKDRT Law, which makes Restorative Justice in resolving cases of criminal acts of domestic violence weak. Regarding legal culture, especially from the community itself, it is known that there is still a negative stigma from the community towards law enforcement officers which then hinders Restorative Justice efforts.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka menekan angka kasus KDRT yang terus meningkat, pemerintah memberlakukan kebijakan keadilan restorative dari mulai tahap pemeriksaan hingga tahap penyidikan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan keadilan restoratifdalam penanganan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?; 2) Apa saja yang menjadi kendala penerapan keadilan restoratifdalam penanganan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan 1) Penerapan keadilan restoratifdalam penanganan tindak pidana KDRT telah mengacu pada Pasal 7-14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restorative. Tindak pidana KDRT yang dapat dilakukan perdamaian melalui keadilan restorative dibatasi tidak lebih dari 5 tahun pidana penjara dengan kerugian maksimal Rp2,5 juta. Keadilan restoratifhanya akan diterapkan pada kasus KDRT yang telah menjalani upaya perdamaian dari tersangka dan korban; 2) Kendala penerapan keadilan restoratifdalam penanganan tindak pidana KDRT diantaranya adalah subtansi hukum dan budaya hukum. Perihal subtansi hukum, diketahui masih ada kekurangan dari UU PKDRT sehingga menjadikan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lemah. Perihal budaya hukum, khususnya dari masyarakatnya sendiri, diketahui masih ada stigma negative masyarakat terhadap pihak aparat penegak hukum yang kemudian menghambat upaya keadilan restoratif. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Domestic Violence, Restorative Justice, Not Criminal. Kekerasan dalam Rumah Tangga, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Hendra Meylana | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Jun 2024 10:35 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Jun 2024 10:35 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36241 |
Actions (login required)
 |
View Item |