Fauji, Rizky (2024) KEWENANGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TERHADAP PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR HIV AIDS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_01 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_02.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_03.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_04.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_05.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) |
|
Text
RIZKY FAUJI_1111200211_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) |
Abstract
Controlling HIV and AIDS is one form of the government's efforts to provide protection to the community. Based on Tangerang City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning the Management of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immuno Deficiency Syndrome, the Regional Government is responsible for the Management of HIV and AIDS in the Region. Identify the problem, how is the implementation of the authority of the Tangerang City Health Service regarding the management of HIV and AIDS in Tangerang City based on Tangerang City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Management of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immuno Deficiency Syndrome? and, What are the obstacles to implementing the authority of the Tangerang City Health Service in dealing with HIV and AIDS infectious diseases in Tangerang City based on Tangerang City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Handling Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immuno Deficiency Syndrome? The theories used are the theory of authority and the theory of legal protection. The method used in this research is empirical juridical with qualitative data analysis using primary data in the form of interviews and Health Service Documentation. The research obtained is that the authority of the Tangerang City Health Service in dealing with HIV AIDS is still not being implemented optimally. This is because the existing indicators have not been achieved in accordance with existing regulations. Conclusion, the authority of the Tangerang City Health Service in dealing with HIV and AIDS, which is the source of the delegation's authority, has not been implemented optimally. The efforts of the Tangerang City Health Service in dealing with HIV and AIDS in providing legal protection to the community are carried out in a promotive, preventive, diagnostic, curative and rehabilitative. There are 6 obstacles in implementing the authority of the Tangerang City Health Service, namely, changes in risky activities, insufficient health worker resources, motivation to carry out checks and treatment, insufficient number of health service facilities and diagnostic tools, collaboration across sector programs and partners. is still not optimal, and bad stigma and discrimination still often occur among PLWHA patients which makes them afraid and feel discriminated against
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. Identifikasi masalahnya, Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome? dan, Bagaimana hambatan pelaksanaan kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam penanggulangan penyakit menular HIV dan AIDS di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome?. Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analisis data kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan Dokumentasi Dinas Kesehatan. Penelitian yang didapat adalah Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam penanggulangan HIV AIDS masih belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut karena indikator yang ada belum tercapai sesuai dengan peraturan yang ada. Kesimpulan, Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam Penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan sumber kewenangan delegasi belum terlaksana secara optimal, Upaya Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dilakukan secara promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Terdapat 6 hambatan dalam pelaksanaan Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu, perubahan aktivitas beresiko, sumber daya tenaga kesehatan yang masih kurang, motivasi untuk melakukan pengecekan dan pengobatan, jumlah fasilitas layanan kesehatan dan alat alat diagnosa yang belum mencukupi, kolaborasi lintas program sektor dan mitra yang masih belum maksimal, serta stigma buruk dan diskriminasi yang masih sering terjadi pada Pasien ODHA yang membuat mereka takut dan merasa terdiskriminasi. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority of the Health Service, Countermeasures, HIV AIDS Kewenangan Dinas Kesehatan , Penanggulangan, HIV AIDS | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Rizky Fauji | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Jun 2024 09:56 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Jun 2024 09:56 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36080 |
Actions (login required)
 |
View Item |