AYU JASYA, VICA (2024) KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN DI JAKARTA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
03. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
04. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) |
|
Text
05. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) |
|
Text
06. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) |
|
Text
07. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
|
Text
08. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) |
|
Text (SKRIPSI)
09. Vica Ayu Jasya _ 1111200125 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) |
Abstract
Based on Article 28 H of the 1945 Constitution Health is a necessity for all human beings. However, in reality in the provision of health services carried out by the government there is still maladministration practice. Based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services regarding supervision This study aims to determine the efforts made by the Ombudsman in overcoming problems in the health service sector in East Jakarta. Identify the problem What is the authority of the Ombudsman in supervising the delivery of public services in the health sector to provide adequate access based on Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman? What is the level of public satisfaction with the results of complaints based on Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman? The theories used in this study are authority theory and supervisory theory. Research methods, empirical juridical. Data collection techniques, field research and literature. Research location in the Ombudsman's office. The results of this study show the efforts of the Ombudsman in overcoming health sector supervision in East Jakarta, namely by direct and indirect supervision, directly entering the community with case monitoring programs and indirectly with PVL online media through Whatsapp reports or call centers. The authority in supervision efforts carried out by the Ombudsman has been running well because the principles of authority in supervision have been implemented as a whole. The Ombudsman should maximally supervise the implementation of public services to educate the existence of the Ombudsman to the public. By paying more attention to the applicable laws to obtain better service rights.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Berdasarkan Pasal 28 H UUD 1945 Kesehatan merupakan kebutuhan bagi semua manusia. Namun, pada kenyataannya dalam pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat pratek maladministrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengenai pengawasan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Ombudsman dalam mengatasi permasalahan di sektor pelayanan kesehatan di Jakarta Timur Identifikasi masalah Bagaimana kewenangan Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan untuk menyediakan akses yang memadahi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman? Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengaduan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman? teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian, yuridis empiris. Teknik pengumpulan data, penelitian lapangan dan kepustakaan. Lokasi penelitian di kantor Ombudsman. Hasil penelitian ini menunjukan upaya Ombudsman dalam mengatasi pengawasan sektor kesehatan di Jakarta Timur yaitu dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung, secara langsung terjun ke masyarakat dengan program pemantauan kasus dan secara tidak langsung dengan PVL media online melalui laporan Whatsapp atau call center. Kewenangan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman telah berjalan dengan baik dikarenakan prinsip-prinsip kewenangan dalam pengawasan telah dapat dijalankan secara keseluruhan. Hendaknya Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik lebih maksimal mengedukasi keberadaan Ombudsman kepada masyarakat. Dengan lebih memperhatikan Undang-Undang yang berlaku untuk memperoleh hak pelayanan yang lebih baik. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority of the Ombudsman, Supervision, Health Sector Kewenangan Ombudsman, Pengawasan, Bidang Kesehatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | vica va ayu | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Jun 2024 09:49 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Jun 2024 09:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36036 |
Actions (login required)
 |
View Item |