Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PROSEDUR PERIZINAN KONSERVASI EX-SITU SATWA LIAR BAGI PIHAK NON PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 TENTANG LEMBAGA KONSERVASI

Kusuma, R.Audindra (2024) PROSEDUR PERIZINAN KONSERVASI EX-SITU SATWA LIAR BAGI PIHAK NON PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 TENTANG LEMBAGA KONSERVASI. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
01. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ Full Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (880kB)
[img] Text
03. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (750kB)
[img] Text
04. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (77kB)
[img] Text
05. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (142kB)
[img] Text
06. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (123kB)
[img] Text
07. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (33kB)
[img] Text
08. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (91kB)
[img] Text
09. R. Audindra Kusuma _ 1111190247 _ Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (220kB)

Abstract

Ex-situ wildlife conservation permits have an important role in efforts to preserve biodiversity, especially for species that are threatened with extinction. Captivity in ex-situ conservation institutions can help increase populations of endangered wild animals. Management carried out by inappropriate parties can have a negative impact on wildlife. Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 concerning Conservation Institutions clearly regulates these permits which can also be carried out by non-government parties. The theory used as an analysis tool in this research is licensing and conservation theory to answer two identified problems regarding the correct permit granting procedures and obstacles in licensing with the method used being empirical juridical with analytical descriptive research specifications. The research results found that problems with the legality of Conservation Institution land due to internal conflict between owners can increase the potential for animals to be abandoned and even lead to death. Then, rejection of permit applications that do not comply with Conservation Institution laws and regulations can increase the potential for illegal purchases of wild animals so that wild animal populations in nature are increasingly threatened. It is necessary to monitor and provide strict sanctions if there are Conservation Institutions that do not carry out their conservation roles as they should so that obstacles such as internal conflicts between Conservation Institution organizers can be minimized. It is also important to increase awareness and educate the public that Conservation Institutions are not a place for the community to legally care for wild animals so that conservation owned by non-government parties is not considered a place for the community to care for wild animals.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Thesis advisorArdhi Cahyani, Ferina199408192019032018
Additional Information: Perizinan konservasi ex-situ satwa liar memiliki peran penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, terutama bagi spesies yang terancam punah agar tidak. Penangkaran di lembaga konservasi ex-situ dapat membantu meningkatkan populasi satwa liar yang terancam punah. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak buruk bagi satwa liar. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi dengan jelas mengatur terkait izin tersebut yang juga bisa dilakukan oleh pihak non pemerintah. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori perizinan dan konservasi untuk menjawab dua identifikasi masalah mengenai prosedur pemberian izin yang benar dan kendala dalam perizinannya dengan metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deksriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa Permasalahan legalitas lahan Lembaga Konservasi akibat konflik internal pemilik dapat meningkatkan potensi terlantarnya satwa bahkan menuntun pada kematian. Kemudian, ditolaknya permohonan perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Lembaga Konservasi dapat meningkatkan potensi pembelian ilegal satwa liar sehingga populasi satwa liar di alam makin terancam. Perlu dilakukan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas apabila terdapat Lembaga Konservasi yang tidak melaksanakan peran konservasi sebagaimana mestinya agar kendala seperti konflik internal penyelenggara Lembaga Konservasi dapat diminimalisir. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran serta mengedukasi masyarakat bahwa Lembaga Konservasi bukanlah ajang masyarakat untuk memelihara satwa liar secara legal sehingga konservasi yang dimiliki pihak non pemerintah tidak dianggap sebagai ajang memelihara satwa liar bagi masyarakat.
Uncontrolled Keywords: Ex-Situ Conservation, Licensing, Wildlife Konservasi Ex-Situ, Perizinan, Satwa Liar
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr R.Audindra Kusuma Affandi
Date Deposited: 07 Jun 2024 12:08
Last Modified: 07 Jun 2024 12:08
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35969

Actions (login required)

View Item View Item