Riana Adiyanti, Syifa (2024) TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PT. SIANYU PERKASA KEPADA BHAKTI UMBARAN DKK BEDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN junto UU NO.2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_02.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_03.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_04.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_05.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) |
|
Text
Syifa Riana Adiyanti_1111170311_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Termination of employment relations by/between employers and workers/laborers must have 2 (two) legal bases, namely the legal basis which is the basis for termination of employment relations as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning employment and the legal basis as regulated in Law Number 2 of 2004 concerning the resolution of industrial relations disputes. Identification of the problem in this research is whether Bhakti Umbaran DKK was laid off followed by layoffs by PT. Sianyu Perkasa is valid and knows the Employment Termination Procedures carried out by PT. Sianyu Perkasa to Bhakti Umbaran DKK was carried out in accordance with the reasons and procedures according to Law Number 13 of 2003 concerning Employment and its amendments junto Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The theories used in this research are Legal Certainty Theory and Legal Protection Theory. This research method uses normative juridical research, with a statutory approach and a case approach, the data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and literature studies. The research results show that in terms of the legality of laying off PT. Sianyu Perkasa is invalid because it does not comply with existing regulations, and the procedures carried out are not appropriate. Based on this, if employers lay off workers they must fulfill the rights of laid off workers in accordance with existing regulations and the five steps of layoff procedures that must be followed by PT. Sianyu Perkasa when implementing layoffs, namely: PT. Sianyu Perkasa prepared complete supporting data, PT. Sianyu Perkasa notified the workers concerned, held deliberations, carried out legal mediation and provided compensation money.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemutusan hubungan kerja oleh/antara pengusaha dan pekerja/buruh harus memliki 2 (dua) landasan hukum yaitu landasan hukum yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan landasan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Indentifikasi masalah dalam penelitian ini apakah merumahkan Bhakti Umbaran DKK yang diikuti PHK oleh PT. Sianyu Perkasa sah dan mengetahui Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Sianyu Perkasa kepada Bhakti Umbaran DKK dilakukan sesuai dengan alasan, dan prosedur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus, sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal keabsahan merumahkan PT. Sianyu Perkasa tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan prosedur yang dilakukan tidak sesuai. Bedasarkan hal tersebut apabila pengusaha merumahkan pekerja harus memenuhi hak pekerja yang dirumahkan sesuai dengan perturan yang ada dan lima langkah prosedur PHK yang harus diikuti oleh PT. Sianyu Perkasa saat menerapkan PHK, yakni: PT. Sianyu Perkasa menyiapkan data pendukung yang lengkap, PT. Sianyu Perkasa pemberitahuan kepada tenaga kerja yang bersangkutan, musyawarah, melakukan mediasi hukum dan memberikan uang kompensasi. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | layoffs, work agreements, laying off workers PHK, Perjanjian Kerja, Merumahkan Pekerja | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Syifa Riana Adiyanti | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2024 10:46 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2024 10:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35912 |
Actions (login required)
 |
View Item |