Pelangi Anugrahil Jaya, Rizky (2024) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_02.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_03.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_04.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_05.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rizky Pelangi Anugrahil Jaya_1111190197_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB) |
Abstract
The implementation of electronic-based public services in the Serang Regency Health Sector began with the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE), stating that each regional head has the task of coordinating and implementing SPBE in the Regional Government. The Serang Regency Government issued Serang Regent Regulation Number 51 of 2022 concerning the Implementation of Electronic-Based Government Systems in Serang Regency. This regulation mandates its authority to each service under the auspices of the Serang Regency Government to undergo SPBE, especially in the Health Sector, through the Health Service. Identification of the problem in this research, How is the implementation of the Serang Regency government's authority in providing electronic-based public services in the health sector based on Serang Regent Regulation Number 51 of 2022 concerning Implementation of Electronic-Based Government Systems in Serang Regency? And what are the obstacles that arise in implementing the authority of the Serang Regency government in providing electronic-based public services in the health sector based on Serang Regent Regulation Number 51 of 2022 concerning Implementation of Electronic-Based Government Systems in Serang Regency? The theories used are, authority theory and public service theory. The research method is empirical juridical. The research specifications used are analytical descriptive research. The results of the research are that the Health Service implements this SPBE in collaboration with cross-department agencies that have authority in the electronics department, namely the Communications and Informatics Service. The conclusion is that the Serang Regency Government, in carrying out this SPBE, must delegate its authority to those concerned, such as in the health sector to the Health Office, and the Health Service Health Services to the Puskesmas. SPBE in the health sector has been carried out by the Health Department through cross-departmental collaboration in Serang District under the auspices of the Serang District Government, in order to realize electronic-based public services well and according to the needs and desires of the community. The suggestion in this research is that synergy between cross-departmental agencies such as the Social Service and the Population and Civil Registration Department must be carried out so that the data entered into the electronic system can be in accordance with field conditions in the community.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Elektronik di Bidang Kesehatan Kabupaten Serang berawal dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyebutkan setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menerapkan SPBE di Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serang. Peraturan tersebut mengamanahkan kewenangannya kepada tiap-tiap dinas di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menjalani SPBE terkhusus di Bidang Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini, Bagaimana implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serang? Dan Bagaimana kendala yang terjadi untuk melaksanakan implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori pelayanan publik. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah Dinas Kesehatan melaksanakan SPBE ini bekerja sama dengan lintas dinas yang mempunyai kewenangan di bagian elektronik yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Kesimpulannya adalah Pemerintah Kabupaten Serang dalam menjalankan SPBE ini dengan melimpahkan kewenangannya kepada yang bersangkutan, seperti di bidang kesehatan kepada Dinkes, dan Pelayanan Kesehatan Dinkes kepada Puskesmas. SPBE di bidang kesehatan telah dijalani oleh Dinkes melalui kerja sama lintas dinas di Kab Serang di bawah naungan Pemerintah Kab Serang, guna terwujudnya Layanan Publik berbasis elektronik dengan baik dan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah sinergitas terhadap lintas dinas seperti Dinsos dan Disdukcapil harus dilakukan agar data yang masuk ke dalam sistem elektronik yang dimiliki dapat sesuai dengan keadaan lapangan di masyarakat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Serang Regency Government Authority, Electronic Based Public Services, Electronic Based Health Services, Health Service. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang, Layanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik, Dinas Kesehatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Rizky Pelangi | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2024 10:35 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2024 10:35 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35857 |
Actions (login required)
 |
View Item |