Vita Erliana, Egy (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN RUANG LAKTASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASI EKSKLUSIF DI PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (994kB) |
|
Text
02. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (998kB) |
|
Text
03. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
Text
04. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) |
|
Text
05. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) |
|
Text
06. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
Text
07. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) |
|
Text
08. Egy Vita Erliana _ 1111190239 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) |
Abstract
This research aims to determine the authority of the Tangerang City Government in providing lactation rooms to support the exclusive breastfeeding program at the Tangerang City Government Center based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Providing Exclusive Breast Milk. Identification of the problem in this research is what is the authority of the regional government in providing lactation rooms to support the exclusive breastfeeding program in the Tangerang City Government Center based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Providing Exclusive Breast Milk and what are the inhibiting factors in providing lactation rooms to support the breastfeeding program Exclusive at Tangerang City Government Center. The theories used are the theory of authority and the theory of legal protection. This research uses empirical juridical methods. The research specifications are analytical descriptive. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and library materials related to research. The data obtained was analyzed descriptively using a qualitative approach method. The results of the research show that the authority of the Tangerang City Government in providing lactation rooms at the Tangerang City Government Center was obtained through attribution through Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Providing Exclusive Breast Milk. This authority was then mandated to the Tangerang City Regional Secretariat and other regional apparatus. However, the implementation of providing lactation rooms at the Tangerang City Government Center is still not fully in accordance with Government Regulation Number 33 of 2012 concerning the Provision of Exclusive Breast Milk. There are still offices belonging to the Tangerang City Government that do not provide lactation rooms in accordance with applicable regulations. The obstacles in providing lactation rooms at the Tangerang City Government Center include implementation of regulations that are still not running optimally, the location of lactation rooms is not strategic and lactation rooms are still not fully up to standard. In conclusion, the authority to provide lactation rooms at the Tangerang City Government Center carried out by the Tangerang City Government has been implemented even though it is not fully in accordance with applicable regulations. Suggestions, the Tangerang City Government needs to ensure that lactation rooms meet standards to provide comfort as an effort to provide legal protection for mothers who breastfeed.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Tangerang dalam penyediaan ruang laktasi untuk mendukung program asi eksklusif di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan ruang laktasi untuk mendukung program ASI eksklusif di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan apa saja faktor penghambat dalam penyediaan ruang laktasi untuk mendukung program ASI Eksklusif di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan bahan pustaka yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, kewenangan Pemerintah Kota Tangerang dalam penyediaan ruang laktasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang didapatkan secara atribusi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Kewenangan tersebut kemudian dimandatkan kepada Sekretariat Daerah Kota Tangerang serta perangkat daerah lainnya. Tetapi pelaksanaan penyediaan ruang laktasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Masih ada kantor milik Pemerintah Kota Tangerang yang belum menyediakan ruang laktasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun hambatan dalam penyediaan ruang laktasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang diantaranya pelaksanaan regulasi yang masih belum berjalan dengan maksimal, lokasi ruang laktasi yang tidak strategis dan ruang laktasi yang masih belum sepenuhnya sesuai standar. Kesimpulan, kewenangan dalam penyediaan ruang laktasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah terlaksana walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saran, Pemerintah Kota Tangerang perlu memerhatikan ketersediaan ruang laktasi di kantor milik pemerintah daerah dan memastikan ruang laktasi sesuai standar demi memberikan kenyamanan sebagai upaya perlindungan hukum bagi ibu yang memberikan ASI. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | authority, regional government, lactation room kewenangan, pemerintah daerah, ruang laktasi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Jun 2024 16:26 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Jun 2024 16:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35717 |
Actions (login required)
 |
View Item |