SINDY, SINDY (2024) KEWENANGAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KELAIKLAUTAN KAPAL PELAYARAN-RAKYAT DI PELABUHAN MUARA ANGKE DALAM KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text SINDY_1111200051 01.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text SINDY_1111200051 02.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text SINDY_1111200051 03.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text SINDY_1111200051 04.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text SINDY_1111200051 05.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text SINDY_1111200051 reff.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text SINDY_1111200051 lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB)
	Text (SKRIPSI) SINDY_1111200051 full teks.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Shipping is a condition fulfilled by safety and security requirements concerning water transportation, port operations, and the maritime environment as stated in Article 1 paragraph (32) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Ports, and Port Authorities. The Port Authority is a government institution at ports tasked with overseeing and enforcing the law in the field of shipping safety and security. The problem identified in this research is how the implementation of the port authority's jurisdiction in overseeing the seaworthiness of passenger ships at Muara Angke port based on Law Number 17 of 2008 concerning shipping, and the inhibiting factors in implementing the port authority's jurisdiction in carrying out supervision and maritime security functions towards passenger ships at Muara Angke port. The theories in this research are Authority Theory and Supervision Theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data sources are primary data supported by secondary data. The data collection technique is interviews. Data is obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach. The results of this study show that the supervision of passenger ships by the port authority has not been optimal because several factors are still found, such as passenger ships that still do not have SPB (Safety Management Certificate), ship documents, and ship certificates. The constraints faced by the port authority in carrying out supervision are the limited human resources and the awareness of passenger ship business owners regarding the safety and security of passengers. In conclusion, based on Articles 207, 208, and 209 of Law Number 17 of 2008, the supervision conducted by the port authority is considered less than optimal, as evidenced by ships that do not meet requirements, as stated in Article 1 paragraph (32) of Law Number 17 of 2008 concerning shipping. Recommendation: There is a need to improve supervision and understanding of ship seaworthiness conducted by the port authority and the port authority's firmness towards ship owners who do not have SPB, as having one ensures the safety and security of passengers on passenger ships.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor FASYEHHUDIN, MOHAMAD 196212092001121001 Thesis advisor NURIKAH, NURIKAH 197612112001122001
Additional Information:	Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana pelaksanaan kewenangan syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal pelayaran-rakyat di pelabuhan muara angke berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran? dan Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan syahbandar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keamanan pelayaran terhadap kapal pelayaran-rakyat di pelabuhan muara angke?. Teori dalam penelitian ini yaitu, Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kapal pelayaran-rakyat yang dilakukan oleh syahbandar belum maksimal karena masih ditemukan beberapa faktor seperti, Kapal Pelayaran-Rakyat yang masih belum memiliki SPB, dokumen kapal, dan sertifikat kapal. Kendala yang dihadapi oleh syahbandar dalam menjalankan pengawasan ialah belum terjangkaunya seluruh objek pengawasan karna keterbatasan SDM dan kesadaran para pengusaha kapal pelayaran-rakyat mengenai jaminan keselamatan dan keamanan para penumpang. Kesimpulannya, berdasarkan Pasal 207,208 dan 209 undang-undang nomor 17 tahun 2008, Pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar dinilai kurang optimal ditandai dengan adanya kapal-kapal yang digunakan belum memenuhi persyaratan, seperti yang tertera dalam pasal 1 ayat (32) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Saran, Perlunya peningkatan pengawasan dan pemahaman tentang kelaiklautan kapal yang dilakukan oleh syahbandar dan Perlunya ketegasan Syahbandar kepada para pemilik kapal yang tidak memiliki SPB agar membuatnya, karena ketika hendak berlayar sudah dapat menjamin keamanan dan keselamatan penumpang pada kapal Pelayaran-Rakyat.
Uncontrolled Keywords:	Harbor master, Seaworthiness, Public shipping vessels. Syahbandar, Kelaiklautan, Kapal Pelayaran-Rakyat.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Sindy Sindy Sindy
Date Deposited:	30 May 2024 09:21
Last Modified:	30 May 2024 09:21
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35513

Actions (login required)

View Item