MARBUN, HERBET (2024) PERAN ADVOKAT UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DIKAJI DALAM STUDY PUTUSAN PERKARA NOMOR : 212/Pid.B/2022/PN.SRG. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HERBET MARBUN_7773210036_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) |
|
Text
HERBET MARBUN_7773210036_File lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
There are no regulations regarding advocates in terms of accompanying victims, but so far there have been regulations regarding victims' rights, but the role of advocates is not regulated in detail and is not complete in assisting victims' rights because the role of advocates so far does not function fully for victims but only for suspects. This research aims to determine the role of Advocates in fulfilling victims' rights in the current criminal justice system and the role of Advocates in fulfilling victims' rights in the criminal justice system in the future from the perspective of criminal law reform. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach. The role of advocates in fulfilling victims' rights in the criminal justice system. Currently, advocates never participate even though advocates are included in the criminal justice system because in Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) It does not regulate the assistance of victims by advocates and also cannot provide legal assistance to victims because the victim has been accompanied by the Public Prosecutor during the trial process, but what the Public Prosecutor does is never demands that the defendant provide restitution or material or immaterial compensation. to the victim and the discovery of the victim's rights, currently represented by the prosecutor so that the advocate has not played a role in fulfilling the victim's rights, so the advocate has not been able to uphold the victim's rights in the criminal justice process in this case the victim is represented by the prosecutor while the advocate represents the defendant and the Role of the Advocate in fulfilling the rights of victims in the criminal justice system in the future from the perspective of criminal law reform, namely criminal law reform including legal substance, legal structure and legal culture as in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, it is expressly stated that Advocates are law enforcers who have the same position as other law enforcers, such as Judges, Prosecutors and Police as well as future criminal law reforms, advocates can play a role in fulfilling the rights of victims represented by advocates in the criminal justice process starting from the reporting stage to providing restitution or compensation. material and immaterial losses to the victim.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Belum adanya pengaturan terkait Advokat dalam hal mendampingi korban namun selama ini sudah ada aturan terkait hak-hak korban namun peran Advokat tidak diatur secara rinci dan tidak utuh dalam mendampingi hak-hak korban karena peran Advokat selama ini tidak berfungsi seutuhnya untuk korban melainkan hanya kepada tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Advokat dalam pemenuhan hak korban pada sistem peradilan pidana saat ini dan peran Advokat dalam pemenuhan hak korban pada sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang�undangan. Peran Advokat dalam pemenuhan hak korban pada sistem peradilan pidana saat ini Advokat tidak pernah turut serta meskipun Advokat masuk dalam sistem peradilan pidana karena dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) memang tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh Advokat dan juga tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada korban karena korban telah di dampingi oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat proses Persidangan namun yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum tidak pernah menuntut terdakwa untuk memberikan restitusi atau ganti rugi materil maupun imateril kepada korban serta penemuhan hak hak korban saat ini diwakili oleh Jaksa sehingga Advokat belum berperan di dalam pemenuhan hak-hak korban, sehingga Advokat belum dapat menegakan hak-hak korban didalam proses peradilan pidana dalam hal ini korban diwakili oleh Jaksa sedangkan Advokat mewakili terdakwa dan Peran Advokat dalam pemenuhan hak korban pada sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana yakni pembaharuan hukum pidana mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya sebagaimana di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa Advokat merupakan penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi serta pembaharuan hukum pidana yang akan datang Advokat bisa berperan dalam hal pemenuhan hak-hak korban yang diwakili oleh Advokat didalam proses peradilan pidana mulai dari tahap pelaporan sampai dengan pemberian restitusi atau ganti rugi materil maupun imateril kepada korban. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Advocate Role, Victim's Rights Peran Advokat, Hak-Hak Korban | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Herbet Marbun | |||||||||
| Date Deposited: | 18 May 2024 09:27 | |||||||||
| Last Modified: | 18 May 2024 09:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35417 |
Actions (login required)
 |
View Item |