JUSU ADENINGTYAS, WIDYA (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI SEKITAR TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 full teks.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 02.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 03.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 04.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 05.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 reff.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Widya Jusu Adeningtyas_1111200304 lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) |
Abstract
Slums cause a decrease in the quality of the environment that endangers the health of the surrounding community, Article 4 paragraph (4) of Bekasi City Regional Regulation Number 11 of 2022 states that if there is a discrepancy in decent settlement standards, the City Regional Government will make efforts to deal with it according to its authority. Improving the quality of slums can be done with one of the handling patterns, namely rejuvenation. The identification of the problem is how to implement the authority of the Bekasi City Government in rejuvenating slums around the Bantargebang TPST and the obstacles to the implementation of the Bekasi City Government's authority in rejuvenating slums around the Bantargebang TPST based on Bekasi City Regional Regulation Number 11 of 2022. The theories used are the theory of authority and the theory of the welfare state. The research method is empirical juridical. The specification of the study is analytical descriptive. Data sources are primary data supported by secondary data. Data collection techniques with interviews and related documents. Data were obtained and analyzed descriptively by qualitative approach method. The results of the study are the implementation process and constraints of rejuvenating slums around the Bantargebang TPST. The conclusion of this study shows that the Bekasi City Government carries out slum rejuvenation by giving a mandate to the Bekasi City DISPERKIMTAN through a special regulation Article 8 paragraph (1) of Bekasi Mayor Regulation Number 127 of 2021. Slum rejuvenation is carried out through the Uninhabitable Houses (RUTILAHU) and City Without Slums (KOTAKU) programs. In rejuvenating slums, DISPERKIMTAN Bekasi City has the following obstacles: (1) budget constraints, (2) the number of illegal slums, and (3) the Bekasi Mayor's decree on the changing area of slums. These obstacles cause that there are still many houses that have not been rejuvenated, non-permanent squatter buildings with poor quality, and an increase in the area of slums, this shows that the concept of the welfare state is only partially implemented.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Permukiman kumuh menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Email : [email protected] Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan jika terdapat ketidaksesuaian standar permukiman yang layak maka Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya penanganan sesuai kewenangannya. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilakukan dengan salah satu pola penanganan yaitu peremajaan. Identifikasi masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dalam peremajaan permukiman kumuh di sekitar TPST Bantargebang dan kendala pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dalam peremajaan permukiman kumuh di sekitar TPST Bantargebang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori negara kesejahteraan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen terkait. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah proses pelaksanaan dan kendala peremajaan permukiman kumuh yang berada di sekitar TPST Bantargebang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan peremajaan permukiman kumuh dengan memberikan mandat kepada DISPERKIMTAN Kota Bekasi melalui aturan khusus Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021. Peremajaan permukiman kumuh dilakukan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dalam meremajakan permukiman kumuh, DISPERKIMTAN Kota Bekasi memiliki kendala sebagai berikut: (1) keterbatasan anggaran, (2) banyaknya permukiman kumuh liar, dan (3) suratkeputusan Walikota Bekasi tentang luasan permukiman kumuh yang berubah-ubah. Kendala tersebut menimbulkan masih banyak rumah yang belum diremajakan, bangunan liar non permanen dengan kualitas kurang baik, dan pertambahan luas permukiman kumuh, hal ini menunjukan bahwa konsep negara kesejahteraan hanya terlaksana sebagian saja. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, rejuvenation, and slums. Kewenangan, peremajaan, dan permukiman kumuh. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Widya Jusu Adeningtyas | |||||||||
| Date Deposited: | 17 May 2024 09:48 | |||||||||
| Last Modified: | 17 May 2024 09:48 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35281 |
Actions (login required)
 |
View Item |