LAMBANG KUSUMA PUTRA, RIZALUL (2024) PENERAPAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_02.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_03.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_04.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_05.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (912kB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Rizalul Lambang Kusuma Putra_1111200300_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

One of the problems of public services is that there is still no good governance in the implementation of public services expected by the community, especially in Banten Province, this is based on the number of reports in 2022-2023 amounting to 573 reports from various public service institutions. Therefore, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is present as a state institution, has the authority to supervise the implementation of public services and can issue recommendations in resolving public service disputes in creating good governance in public services. The identification of the problem in this study is what is the position of the ombudsman's recommendations in an effort to create good governance in public services in Banten Province based on Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia? And what are the supporting and inhibiting factors of the Ombudsman's recommendations in an effort to create good governance in public services? The theories used are good governance theory and public service theory. This study used empirical Juridical research methods. The type of research used is analytical descriptive research. This study used primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are using field research techniques and literature research. The results of this study are the position of the Ombudsman's recommendations that must be carried out by the reported person as stipulated in Article 38 of Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The recommendation issued by the ombudsman in Banten Province is only 1 recommendation for the Tangerang Regency Government in 2016 and has only been partially implemented. The conclusion in this study is that the application of recommendations in creating good governance is considered capable of creating good governance but in the process it is returned to the awareness of agencies for public service providers to immediately fulfill the recommendations given by the ombudsman to improve the quality of public services. Supporting factors are the position of recommendations and administrative sanctions if recommendations are not implemented and inhibiting factors are lack of agency awareness of recommendations and the absence of compensation rules. The suggestion from this study is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia conducts socialization to the public regarding the development of recommendations

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor NURIKAH, NURIKAH 197612112001122001 Thesis advisor LANANG CITRAWAN, AHMAD 198610052015041002
Additional Information:	Salah satu permasalahan pelayanan publik adalah masih belum terciptanya good governance pada penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat terutama di Provinsi Banten, hal ini berdasarkan pada jumlah laporan pada tahun 2022-2023 berjumlah 573 laporan dari berbagai lembaga pelayanan publik. Maka Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta dapat mengeluarkan rekomendasi dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik dalam menciptakan good governance pada pelayanan publik. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran rekomendasi ombudsman dalam upaya terciptanya good governance pada pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia? serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat rekomendasi ombudsman dalam upaya menciptakan good governance pada pelayanan publik? Teori yang digunakan ialah teori good governance dan teori pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah kedudukan rekomendasi Ombudsman wajib untuk dijalankan oleh terlapor sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. rekomendasi yang dikeluarkan ombudsman di Provinsi Banten hanya 1 rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 dan baru dijalankan sebagian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan rekomendasi dalam menciptakan good governance dinilai mampu untuk menciptakan good governance namun dalam prosesnya dikembalikan kembali kepada kesadaran instansi untuk penyelenggara pelayanan publik untuk segera memenuhi rekomendasi yang diberikan ombudsman guna meningkatkan mutu pelayanan publiknya. Faktor pendukung yaitu adanya kedudukan rekomendasi serta adanya sanksi administratif jika rekomendasi tidak dijalankan dan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran instansi terhadap rekomendasi dan belum adanya aturan ganti rugi. Saran dari penelitian ini adalah Ombudsman Republik Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkembangan rekomendasi.
Uncontrolled Keywords:	Public Service, Recommendations and Ombudsman Pelayanan Publik, Rekomendasi dan Ombudsman
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Rizalul Lambang Kusuma Putra
Date Deposited:	03 May 2024 09:31
Last Modified:	03 May 2024 09:31
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35065

Actions (login required)

View Item