SUHANDA, H. ANDA (2023) KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN DALAM TATA KELOLA PENANAMAN MODAL TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI BANTEN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. Anda Suhanda _ 7773190077 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
03. Anda Suhanda _ 7773190077 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
04. Anda Suhanda _ 7773190077 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
05. Anda Suhanda _ 7773190077 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
06. Anda Suhanda _ 7773190077 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
07. Anda Suhanda _ 7773190077 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
08. Anda Suhanda _ 7773190077 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
09. Anda Suhanda _ 7773190077 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The regional government is responsible for carrying out government functions, one of which is in the field of investment as an effort to develop regional investment. Identification of the problems in this study are 1) How is the authority of the Regional Government of Banten Province in governance in the field of investment; 2) How is the legal certainty of licensing in governance in the field of investment towards increasing investment in Banten Province. The research method uses normative legal research with a statutory approach. This study found that investors need legal certainty, so that their investment activities can run according to the requirements they have fulfilled. This study concludes that 1) The authority of the Regional Government of Banten Province in governance in the field of investment is granted based on the regional autonomy policy as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In this case the regional government of Banten Province is obliged to regulate investment in its own area, in which this authority needs to be balanced with policies in order to provide legal certainty to investors; 2) Licensing legal certainty in governance in the field of investment towards increasing investment in Banten Province as stipulated in Banten Provincial Regulation Number 7 of 2011 concerning the Implementation of One Stop Integrated Services in the Investment Sector So far it can be said that it has fulfilled legal certainty from the perspective regulation, but in terms of enforcement it is not yet certain that it will be appropriate. The regional regulation regulates the needs of investors in one size that becomes a guide in carrying out their investment activities.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan salah satunya pada bidang penanaman modal sebagai upaya untuk pengembangan investasi daerah. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam tata kelola di bidang penanaman modal; 2) Bagaimana kepastian hukum perizinan dalam tata kelola pemerintahan di bidang penanaman modal terhadap peningkatan investasi di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menemukan bahwa investor membutuhkan adanya kepastian hukum, agar aktivitas investasinya dapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam tata kelola di bidang penanaman modal diberikan berdasarkan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Banten berkewajiban mengatur sendiri investasi di daerahnya, yang mana kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka memberikan kepastian hokum ke pada investor; 2) Kepastian hukum perizinan dalam tata kelola pemerintahan di bidang penanaman modal terhadap peningkatan investasi di Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal sejauh ini dapat dikatakan telah memenuhi kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun dalam hal penegakannya belum dapat dipastikan akan sesuai. Peraturan daerah tersebut mengatur kebutuhan para penanam modal pada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Investment, Legal Certainty, Investment, Governance Investasi, Kepastian Hukum, Penanaman Modal, Tata Kelola | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum 08-Pascasarjana |
|||||||||
| Depositing User: | Mr H. ANDA H. ANDA SUHANDA | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Apr 2024 11:09 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Apr 2024 11:09 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34974 |
Actions (login required)
 |
View Item |