Hafizh, Muhammad (2024) KEWENANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP KAWASAN KUMUH DI KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) MUHAMMAD HAFIZH_1111190234_SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (968kB) | Request a copy

Abstract

Housing and settlements are two things that we cannot separate and are very closely related to economic activity, industrialization and development. The government has mandated the need to deal with slum settlements in various policy documents, including the Regulation of the Minister of Public Housing and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 14 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements. Regency/City Governments have an important role in selecting locations, preparing plans, and determining implementation methods that suit regional needs. Identify the problem in this research, what is the authority of the Department of Public Housing and Settlement Areas in developing and improving the quality of slum areas in Kasemen District, Serang City based on the Regulation of the Minister of Public Housing and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 14 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slums? What are the obstacles in developing and improving the quality of slum areas in Kasemen District, Serang City? The theories used are authority theory and sustainable development theory. The research method is empirical juridical. The research specifications used are descriptive qualitative analysis. The results of the research are the process of developing and improving the quality of slum areas in Kasemen District. The conclusion of this research is the development and improvement of the quality of slum areas in Kasemen District through the KOTAKU work program and other derivative work programs such as building rehabilitation, revitalizing environmental roads and improving environmental drainage. The KOTAKU program is still at 24.66% in developing and improving the quality of slum areas. Housing and slum settlements in Kasemen District are only 8% of the total area in Kasemen District. Areas that did not experience changes in improving the quality of slums were Bendung Village, Mesjid Priyayi Village and Warung Jaud Village.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Nurikah, Nurikah` 197612112001122001 Thesis advisor Rayhan, Ahmad 199409282020121008
Additional Information:	Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan. Pemerintah telah mengamanatkan perlunya penanganan permukiman kumuh dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam memilih lokasi, menyusun perencanaan, dan menentukan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, Bagaimana kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam membina dan meningkatkan kualitas terhadap kawasan kumuh di Kecamatan Kasemen Kota Serang berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh? Bagaimana kendala dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kecamatan Kasemen Kota Serang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah proses pembinaan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang berada di Kecamatan Kasemen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembinaan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh di Kecamatan Kasemen melalui program kerja KOTAKU dan program kerja turunan lainnya seperti rehabilitasi bangunan gedung, revitalisasi jalan lingkungan maupun perbaikan drainase lingkungan. Program KOTAKU masih 24,66% dalam pembinaan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh. Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kasemen hanya 8% dari luas total wilayah di Kecamatan Kasemen. Daerah yang tidak mengalami perubahan dalam peningkatan kualitas kumuh terdapat pada Kelurahan Bendung, Kelurahan Mesjid Priyayi dan Kelurahan Warung Jaud.
Uncontrolled Keywords:	Department of Public Housing and Settlement Areas, Authority, Development and Quality Improvement, Slum Areas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kewenangan, Pembinaan dan Peningkatan Kualitas, Kawasan Kumuh.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Hafizh -
Date Deposited:	17 Apr 2024 15:27
Last Modified:	17 Apr 2024 15:27
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34775

Actions (login required)

View Item