Kurnia, M. Rizal (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI AKIBAT PENYALAHGUNAAN OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SKRIP. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_02.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_03.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_04.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_05.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) |
|
Text
M. RIZAL KURNIA_1111170184_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
Abstract
The advancement of information technology, especially in the field of computers and the internet, has proven to have a positive impact on the progress of human life. It needs to be underlined, behind the advantages and conveniences offered by computers and the internet, it turns out that it has a dark side that can destroy human life and culture itself. In Article 1 point 1 "Personal data is data about an individual who is identified or can be identified separately or in combination with other information either directly or indirectly through electronic or nonelectronic systems: How is the legal protection of personal data due to misuse by other parties in relation to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? and What are the legal consequences for the perpetrators of falsifying other people's personal data for personal gain? Researchers use normative juridical research of a qualitative nature, which is research that refers to legal norms contained in laws and court decisions as well as norms that live and develop in society. With all their limitations, permanent employees must mobilize the rest of their energy and capital to claim their rights with legal remedies that are not easy in the form of severance pay, which should be a basic thing issued by the company. The welfare of Indonesian citizens is the responsibility of the government. Workers do not ask for free or beg the government, workers only want their rights in accordance with their work sacrifices so far.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri Negara Indonesia membuat Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 1 butir 1 “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dikajai oleh peneliti yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi akibat penyalahgunaan oleh pihak lain di hubungkan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi? dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pemalsuan data pribadi orang lain untuk kepentingan pribadi? Peneliti menggunakan Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan segala keterbatasannya karyawan tetap harus mengerahkan sisa tenaga dan modalnya untuk menuntut haknya dengan upaya hukum yang tidak mudah berupa pesangon yang seharusnya menjadi hal mendasar yang dikeluarkan perusahaan. Kesejahteraan warga Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah. Pekerja tidak meminta secara cuma-cuma atau mengemis kepada pemerintah, pekerja hanya ingin hak-nya sesuai dengan pengorbanan kerja mereka selama ini | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Technology Development, Misuse of Personal Data. Perkembangan Teknologi, Penyalahgunaan Data Pribadi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | M Rizal Kurnia | |||||||||
| Date Deposited: | 16 Apr 2024 16:14 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Apr 2024 16:14 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34513 |
Actions (login required)
 |
View Item |