SUHARTATIK, SUHARTATIK (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERKAIT UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 787K/PID.SUS./2014). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERKAIT UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999.pdf Restricted to Registered users only Download (35MB) |
Abstract
The corporation is an artificial legal subject which may be subject to criminal liability. As a legal subject (rechtpersoon), corporations are not only authorized to act as individuals, but with great freedom in economic activity. The Corruption Act (UUTPK) has established a corporation as a subject of criminal law and may be held criminally liable. If a crime is committed or even ordered by a corporation official. the corporation could be criminalized, even the fine and the return of assets. Although corporations have been defined as legal subjects in various specific criminal provisions but law enforcement against corporations that commit corruption is still very difficult to implement. This research is done by using quantitative method and normative approach, by looking at the legal provisions of corporate criminal liability in Indonesia, the application in case handling on behalf of INDAR ATMANTO does not necessarily eliminate corporate criminal responsibility (PT IM2) based on relevant legal concept and can reach acts Corporate crime and accountability of respondent superior and vicarious liability. The imposition of replacement money to Indosat and IM2 in accordance with the identification theory that corporations can commit a criminal act directly through people who are closely related to the corporation (controling officers.). Determination of IM2 as a suspect in the case of Crime of Corruption caused by misuse of 2.1 GHz radio frequency band made by Indar Atmanto as management or officer having power to make decision. The purpose of the study is to discuss existing normative law, in the application of criminal liability. In the case of Indar Atmanto's defendant-and compared it to the corporate criminal liability theory framework. In the study found that the positive Indonesian law relating to the eradication of corruption acts, has set corporate criminal liability. Thus, in the settlement of Indar Atmanto case as Director of IM2 can be constructed with more accurate, criminal act which has caused the financial loss of the State.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.Sebagai subjek hukum (rechtpersoon), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan daapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Jika suatu tindak pidana dilakukan atau bahkan hanya diperintahkan oleh pengurus korporasi, maka korporasi tersebut bisa dijerat pidana, bahkan juga denda dan pengembalian asset. Meskipun korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum dalam berbagai ketentuan pidana khusus tetapi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi masih sangat sulit dilaksanakan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan pendekatan normatif, dengan melihat ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di Indonesia,Penerapannya dalam penanganan perkara- atas nama INDAR ATMANTO tidak serta merta menghilangkan pertangungjawaban pidana korporasi (PT IM2) berdasarkan konsep hukum yang relevan dan dapat menjangkau tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya yaitu respondeat superior dan vicarious liability. Pembebanan uang pengganti kepada Indosat dan IM2 sesuai dengan teori identifikasi (Identification theory) bahwa korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi (controling officers.) Penetapan IM2 sebagai tersangka pada perkara Tindak Pidana Korupsi disebabkan penyalahgunaan pita frkuensi radio 2,1 GHz tersebut dilakukan Indar Atmanto sebagai pengurus atau pegawai yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Tujuan penelitian adalah Membahas hukum normatif yang ada, melihat penerapan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus-- terdakwa Indar Atmanto dan membandingkannya dengan kerangka teori Pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam penelitian ditemukan bahwa hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus Indar Atmanto selaku Direktur IM2 dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat, perbuatan pidana yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Oct 2021 07:02 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:02 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3441 |
Actions (login required)
 |
View Item |