PRAYOGA, SANDY (2023) KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAM AGENG TIRTAYASA.

	Text (TESIS) 01. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (TESIS) 03. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (TESIS) 04. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text (TESIS) 05. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text (TESIS) 06. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text (TESIS) 07. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB)
	Text (TESIS) 08. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text (TESIS) 09. Sandy Prayoga _ 7773210037 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB)

Abstract

The organization of elections is mandated by Article 22e, paragraphs (2) and (5) of the 1945 Constitution, which gives rise to three institutions: Bawaslu (Election Supervisory Agency), KPU (General Election Commission), and DKPP (Election Organizers Ethics Council), established based on the Election Law. From the perspective of state institutions, Bawaslu has characteristics that differ from most other institutions, in terms of legislative, executive, and judicial functions. These three functions within Bawaslu can give rise to abuses of power because Bawaslu not only conducts supervision but also acts as a decision-maker in resolving administrative violations in elections. In reference to these issues, the researcher conducted identification and analysis with the following results: First, the position of Bawaslu is as auxiliary state organs established based on the direction of the state's constitution or the needs of governance and is generally formed through legislation. The purpose of auxiliary state organs is to ensure the effectiveness of the powers they are responsible for; Second, Bawaslu, based on the Election Law, performs executive functions as well as adjudicative functions in resolving administrative violations in elections. Based on the research findings, it can be concluded that Bawaslu, as auxiliary state organs, conducts supervision by examining, adjudicating, and deciding on administrative violations in elections with the potential for abuse of power due to the concentration of powers within a single institution. The above discussion utilizes research methods such as the statute approach, case approach, and historical approach, using primary, secondary, and tertiary legal sources as data materials.

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor FIRDAUS, FIRDAUS 197509132006041002 Thesis advisor MUIN, FATKHUL 198311282009121002
Additional Information:	Kedudukan Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Penyelenggaraan pemilu merupakan amanat dari Pasal 22 e ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, yang dimana dalam undang-undang tersebut melahirkan tiga lembaga, yaitu : Bawaslu, KPU, dan DKPP, yang dibentuk berdasarkan UU Pemilu. Dari segi kelembagaan negara, Bawaslu memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan lembaga lainnya, dari fungsi legislasi, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Tiga fungsi dalam Bawaslu tersebut memungkinkan timbulnya penyimpangan kekuasaan, karena Bawaslu pada saat ini tidak hanya melakukan pengawasan, akan tetapi Bawaslu juga sebagai pemutus dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Mengacu pada permasalahan tersebut, peneliti melakukan identifikasi serta menganalisa dengan hasil berikut : Pertama Kedudukan Bawaslu merupakan auxiliary state organs yang dibentuk dari arahan konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang. Tujuan dari auxiliary state organs adalah dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya; Kedua Bawaslu berdasarkan Undang-undang Tentang Pemilu menjalankan fungsi eksekutif sekaligus fungsi ajudikasi dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Hasil penelitian tersebut peneliti simpulkan bahwa Bawaslu sebagai auxiliary state organs menjalankan pengawasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggran administratif Pemilu dengan potensi abuse of power, karena adanya penumpukan kekuasaan dalam satu lembaga. Pokok pembahasan diatas menggunakan metode penelitian statute approach, case approach dan pendektan historis dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Uncontrolled Keywords:	Position, Function, Settlement, Offence, Administrative Kedudukan, Fungsi, Penyelesaian, Pelanggaran, Administratif
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum 08-Pascasarjana
Depositing User:	MR SANDY PRAYOGA
Date Deposited:	25 Mar 2024 13:55
Last Modified:	25 Mar 2024 13:55
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34282

Actions (login required)

View Item