ARYA ALBAZILI, FABILO (2023) TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG SICEPAT EXPRESS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU-III KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_02.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_03.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_04.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_05.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Fabilo Arya_1111180039_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
Abstract
Agreements are important in people's live, especially for business actors. One form of agreement that is often encountered in everyday life is the standard agreement or standard clause. Growing business growth gives rise to an agreement using a more practical format by containing exoneration clauses in a standard agreement. One of the implementations of the inclusion of the exoneration clause is found in the SiCepat Express freight forwarding service. With this problem a question arises: What is the validity of the exoneration clause in the standard agreement according to the Book of Civil Code? What is the legal protection for consumers who are harmed due to the exoneration clause in the raw agreement for freight forwarding services by SiCepat Express?. The theories used in this research are legal protection theory and legal certainty theory. This research uses a normative juridical approach method. The data of this study were collected with literature studies and interviews with consumers who felt losses due to the exoneration clause and the data analysis used in this study was qualitative. The results of this study, judging from the terms of the validity of the agreement, the standard agreement containing the clause of transfer of responsibility of business actors, occurred due to misuse of circumstances that resulted in will defects. An agreement containing a defect of will means that it does not meet the conditions of the "agreement of the parties in entering into the agreement", which is included in the subjective conditions. Agreements that do not meet subjective conditions result in being voidable. Legal protection is provided through Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that SiCepat Express is obliged to provide compensation to consumers in accordance with the value of lost or damaged goods. The author suggests that the government make regulations that specifically regulate exoneration clauses because these clauses are very burdensome for consumers. In addition, the government must more strictly select the contents of the standard clauses made by business actors. The government can change and even revoke the validity of the standard agreement, so that the standard agreement offered to consumers is truly selected, so as to minimize consumer losses. The government can change and can even revoke the enactment of the standard agreement, so that the standard agreement offered to consumers is truly selected, so as to minimize consumer losses.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perjanjian merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Salah satu bentuk perjanjian yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian baku atau klausula baku. Pertumbuhan bisnis yang semakin berkembang memunculkan suatu perjanjian menggunakan format yang lebih praktis dengan berisikan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku. Salah satu pelaksanaan pencantuman klausula eksonerasi adalah terdapat pada jasa pengiriman barang SiCepat Express. Dengan permasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan: Bagaimana keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa pengiriman barang oleh SiCepat Express?. Adapun teori yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan para konsumen serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini, dilihat dari syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, terjadi karena penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan cacat kehendak. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat “kesepakatan para pihak”, yang termasuk dalam syarat subyektif. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat dapat dibatalkan. Perlindungan hukum diberikan melalui Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa SiCepat Express wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak. Penulis menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai klausul eksonerasi karena klausul ini sangat memberatkan konsumen. Selain itu pemerintah harus lebih ketat menyeleksi isi klausul baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Pemerintah dapat merubah bahkan dapat mencabut berlakunya perjanjian baku tersebut, sehingga perjanjian baku yang ditawarkan kepada konsumen sudah benar-benar diseleksi, sehingga bisa meminimalisir kerugian konsumen. Pemerintah dapat merubah bahkan dapat mencabut berlakunya perjanjian baku tersebut, sehingga perjanjian baku yang ditawarkan kepada konsumen sudah benar-benar diseleksi, sehingga bisa meminimalisir kerugian konsumen. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Juridical Review, Standard Agreement, Exoneration Clauses Tinjauan Yuridis, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Fabilo Arya Albazili | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Mar 2024 10:27 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Mar 2024 10:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34065 |
Actions (login required)
 |
View Item |